Sarabanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Pengelola Lapangan minyak dan gas bumi (Migas) Banyu Urip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) telah beroperasi selama 20 tahun.
Menjelang berakhirnya kontrak pada 2035 mendatang, beragam pandangan tentang kontribusi dan harapan ke depan dari masyarakat sekitar Blok Cepu mengemuka. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asosiasi Untuk Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Ademos) salah satunya.
Ketua Ademos, A. Shodiqurrosyad menilai, Blok Cepu dalam pengelolaan EMCL memiliki kontribusi sangat besar. Kontribusi ini dapat dilihat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Participating Interest (PI).
“Pengaruhnya, APBD Bojonegoro menjadi sangat besar, dan ini terlihat jelas dari peningkatan signifikan infrastruktur jalan utama dan pembangunan fisik umum di wilayah kabupaten,” kata Arsyad, begitu Ketua Ademos ini karib disapa, kepada Suarabanyuurip.com, Selasa (28/10/2025).
Namun, kata Arsyad, jika fokus pada perubahan sosial-ekonomi di tingkat masyarakat terdampak langsung di desa sekitar wilayah operasi, dampaknya dia nilai belum begitu kelihatan dan belum merata.
Berkaitan hal itu Arsyad mengemukakan bahwa; Peningkatan Kesejahteraan Tertinggal: Peningkatan infrastruktur jalan utama yang “mantap” tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, maupun penurunan angka kemiskinan di desa-desa terdampak.
Masalah Lama Belum Tuntas: Isu-isu dasar seperti kemiskinan, pengangguran di kalangan pemuda lokal, dan ketersediaan rumah layak huni di wilayah ring 1 masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan tuntas oleh Program Pengembangan Masyarakat (PPM).
Potensi Belum Maksimal: Bojonegoro memiliki potensi besar di sektor non-migas, seperti pertanian dan pariwisata, tetapi potensi ini belum digarap secara maksimal dan terintegrasi dengan program operator. Fokus PPM cenderung sektoral dan kurang memiliki leverage untuk mengubah struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Intinya, kontribusi yang ada perlu didorong agar menghasilkan perubahan sosial-ekonomi yang lebih mendalam dan berjangka panjang, melampaui sekadar pembangunan fisik,” tegasnya.
Ditanya perihal perjalanan ExxonMobil selama mengelola Blok Cepu, apakah sudah menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat terdampak. Arsyad meniliai, ExxonMobil telah menjalankan inisiatifnya melalui PPM.
“Kami memahami bahwa terminologi ini digunakan perusahaan, dan apakah PPM itu sama dengan CSR (corporate social responsibility) atau tidak, hanya perusahaan yang bisa memastikan,” ujarnya.
Menurut Arsyad, jika ditinjau dari sudut pandang masyarakat, pelaksanaan PPM sudah dilakukan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, yang perlu ditekankan adalah hasilnya.
”Kami melihat implementasi PPM masih perlu ditingkatkan dalam hal efektivitas jangka panjang dan keberlanjutan,” ungkap Arsyad.
Selanjutnya, Arsyad, melihat pula perubahan kondisi masyarakat, desa dan lingkungan selama 20 tahun ExxonMobil mengelola Blok Cepu. Antara lain:
Peningkatan anggaran daerah: Ini dikatakan sebagai perubahan paling jelas. Karena DBH telah menciptakan kemampuan fiskal daerah yang besar untuk membangun infrastruktur fisik umum.
Dinamika Ekonomi Lokal: Terjadi pergerakan ekonomi yang cepat di desa-desa sekitar, didorong oleh kebutuhan proyek. Namun, pergerakan ini bersifat fluktuatif, tergantung fase proyek.
Tantangan Sosial-Ekonomi: Tantangan utama yang tetap ada adalah kesenjangan dalam pemerataan manfaat. Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum secara efektif diterjemahkan menjadi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang substansial. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk fokus pada pembangunan kapasitas manusia dan ekonomi berbasis kearifan lokal agar tidak bergantung pada migas.
Berikutnya, ketika membahas tentang kontribusi dan tanggung jawab sosial yang masih kurang dan perlu ditingkatkan oleh ExxonMobil untuk masyarakat terdampak. Arsyad berpendapat, bahwa fokus peningkatan harus bergeser dari model pemberdayaan masyarakat yang bersifat temporer menjadi investasi sosial yang terukur untuk kemandirian pasca-migas.
Ada dua area utama yang perlu ditingkatkan oleh operator. Pertama, Penciptaan Ketahanan Ekonomi Lokal (Community Resilience); PPM harus diubah orientasinya dari sekadar kegiatan bantuan yang bersifat sesaat menjadi program yang berfokus pada penguatan struktur ekonomi dan mata pencaharian yang terdiversifikasi. Ini harus mencakup:
Inkubasi Wirausaha: Program yang melahirkan wirausaha baru dengan koneksi ke pasar di luar sektor migas. Peningkatan Keterampilan.
Vokasi: Pelatihan keterampilan spesialis yang relevan dengan potensi ekonomi Bojonegoro (misalnya pertanian modern, pariwisata, atau industri pengolahan). Tujuan akhirnya adalah membangun Ketahanan Masyarakat (Community Resilience) agar mereka mampu berdiri tegak dan mandiri secara ekonomi setelah era migas di Blok Cepu berakhir.
Kedua, Tata Kelola Partisipatif dan Transparansi: Perlu adanya perbaikan total dalam tata kelola penyaluran PPM. Operator harus mengadopsi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam alokasi dan realisasi program.
Yang paling penting, bagi Arsyad, operator harus melibatkan perwakilan masyarakat terdampak secara substantif dalam seluruh siklus PPM (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi). Hal ini memastikan program benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan berorientasi pada solusi struktural jangka panjang.
Ketika dimintai pendapatnya tentang kontrak ExxonMobil perlu diperpanjang atau diganti operator lain. Bagi Ademos, isu utamanya bukan nama operatornya, tetapi komitmen dan model bisnisnya di masa depan.
”Kami menyerahkan keputusan operator kepada Pemerintah Pusat karena itu kewenangan negara. Harapan kami, siapa pun yang terpilih, harus ada peningkatan standar komitmen yang mengikat dalam kontrak baru,” tandas Arsyad.(fin)
