SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Alokasi dana desa (ADD) 2026 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dikepras sekitar Rp131 miliar. Itu terjadi karena transfer ke daerah (TKD) berkurang, sehingga gelontoran ADD di 419 desa harus disesuaikan.
Semenjak 2022 lalu, nilai ADD di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp298 miliar, kemudian naik menjadi Rp403 miliar pada 2023 lalu. Gelontoran ADD Bojonegoro naik lagi menjadi Rp438 miliar di tahun 2024. Kemudian kembali naik menjadi Rp439 miliar, atau naik sekitar Rp790 juta pada 2025 kemarin.
”Setelah pemerintah pusat mengurangi TKD, alokasi dana desa Bojonegoro disesuaikan menjadi Rp308 miliar atau berkurang sekira Rp131 miliar,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Bojonegoro, Machmuddin, kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (09/01/2026).
Mantan Camat Ngasem ini mengatakan, pengurangan ADD sudah pasti berdampak terhadap sejumlah sektor di tiap desa. Misalnya dari segi pembangunan infrastruktur berkurang, hingga penghasilan tetap (siltap) perangkat dan kepala desa (Kades) dipastikan juga berkurang.
”Namun meski terjadi pengurangan, pemerintah desa pasti bisa menyesuaikan,” jelasnya.
Terpisah, Kades Sukowati, Kecamatan Kapas, Amik Rohadi menyampaikan, untuk tahun 2026, ADD Sukowati sesuai prognosa sekitar Rp670 juta, berkurang Rp358 juta yang semula pada 2025 sebesar Rp1,028 miliar.
”Untuk pembangunan desa, tentunya berdampak. Karena sebagian penurunan ADD bisa digunakan pembangunan fisik maupun SDM atau sumber daya manusia,” jelasnya.
Apalagi ada informasi bahwa 85 persen dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dialokasikan untuk koperasi desa merah putih (KDMP). Maka desa akhirnya tidak bisa melaksanakan pembangunan fisik menggunakan DD.
”Selain itu, siltap dan tunjangan otomatis ada penurunan. Namun Pemdes Sukowati akan tetap berupaya melayani masyarakat dengan maksimal,” tandasnya.(jk)
ADD 2026 Dikepras Rp131 Miliar, Pembangunan dan Siltap Kades Dipastikan Berkurang
