SuaraBanyuurip.com – Pertumbuhan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Jawa Barat menunjukkan tren yang sangat masif. Saat ini, sekitar 22 persen dari total penjualan kendaraan listrik nasional berasal dari wilayah kerja PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat (Jabar).
Merespons peningkatan tersebut, jajaran manajemen PLN UID Jawa Barat bersama Satya Hangga Yudha Widya Putra, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Migas, melakukan koordinasi dengan tim Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Kegiatan koordinasi ini dipimpin oleh Krisantus H. Setyawan, Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik di wilayah tersebut.
Hingga Desember 2025, PLN telah mengoperasikan 501 unit SPKLU yang tersebar di 289 lokasi strategis. Fasilitas tersebut mencakup unit Ultra Fast Charging yang tersedia di seluruh rest area jalur Tol Trans-Jawa untuk menunjang mobilitas pengguna EV lintas kota.
Krisantus menjelaskan, penambahan titik SPKLU merupakan bentuk dukungan nyata PLN terhadap program pemerintah dalam transisi energi. Selain SPKLU statis, PLN juga menyediakan layanan SPKLU Mobile bagi pelanggan yang mengalami kondisi baterai kritis sebelum mencapai titik pengisian.
“Seluruh layanan ini terintegrasi dalam aplikasi PLN Mobile, sehingga pelanggan dapat memantau lokasi SPKLU terdekat secara real-time,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraBanyuurip.com, Minggu (18/1/2026).
Ia menambahkan, tim niaga di setiap posko siaga telah disiapkan untuk merespons cepat apabila terjadi kendala teknis di lapangan, guna memastikan kenyamanan pengguna EV, terutama pada masa siaga hari besar nasional.
Sementara itu, Satya Hangga Yudha Widya Putra mengapresiasi pengembangan infrastruktur kelistrikan yang agresif di Jawa Barat. Meski memiliki latar belakang di sektor migas, ia menegaskan bahwa perannya di Kementerian ESDM mencakup isu lintas sektoral, termasuk ketenagalistrikan yang menjadi penggerak utama perekonomian.
Menurutnya, SPKLU memiliki keunggulan fleksibilitas dibandingkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), karena dapat dibangun di berbagai lokasi selama tersedia jaringan listrik.
“Saya berharap ekosistem kendaraan listrik terus dikembangkan untuk mendukung target dekarbonisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, terutama dengan memanfaatkan pasokan listrik Jawa Barat yang saat ini sekitar 33 persen berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT),” ujarnya.
Dari sisi teknis, Manajer UP3 Bandung, Donna Sinatra, memaparkan bahwa performa penggunaan SPKLU mengalami lonjakan signifikan. Sepanjang 2025 tercatat 400.625 transaksi pengisian daya dengan total energi tersalurkan mencapai 9.481.373 kWh, atau tumbuh 298 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ini didorong oleh masuknya manufaktur kendaraan listrik secara masif ke pasar Indonesia. Di Bandung, merek BYD mendominasi populasi EV hingga 75 persen, disusul Wuling sebesar 20 persen,” jelas Donna.
Menanggapi kebutuhan pelanggan, Manager Pelayanan Pelanggan PLN UID Jawa Barat, Retna Arliana, menyampaikan bahwa PLN secara berkala melakukan evaluasi berbasis customer experience. Salah satu inovasi terbaru yang diluncurkan pada Desember 2025 adalah fitur Antrian SPKLU pada aplikasi PLN Mobile.
Fitur tersebut memungkinkan pengguna memperoleh nomor antrean digital serta memantau status ketersediaan SPKLU melalui indikator warna, guna mengurangi penumpukan kendaraan di lokasi-lokasi padat seperti rest area. PLN juga menyediakan berbagai tipe konektor, mulai dari Standard, Medium, hingga Ultra Fast Charging, untuk menyesuaikan dengan seluruh jenis kendaraan listrik di Indonesia.
Meski demikian, sejumlah tantangan operasional masih ditemui di lapangan. Salah satu kendala yang kerap dikeluhkan pengguna adalah gangguan integrasi antara mesin SPKLU dan aplikasi akibat lemahnya sinyal seluler, khususnya di rest area dengan tingkat okupansi tinggi.
Sebagai solusi, PLN mulai menginisiasi metode pembayaran E-Money melalui sistem Tap and Charge di beberapa lokasi, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa bergantung sepenuhnya pada jaringan seluler.
”Selain itu, ketersediaan lahan dan proses perizinan tetap menjadi faktor penting yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan PLN,” pungkasnya.
Hangga menegaskan, kunjungan lapangan menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi hambatan birokrasi secara langsung agar tidak menghambat minat investasi. Dengan dukungan infrastruktur yang andal serta insentif yang kompetitif.
“Harapannya masyarakat semakin terbiasa menggunakan kendaraan listrik maupun transportasi umum berbasis listrik seperti MRT dan Kereta Cepat Whoosh, demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tandasnya.(red)
