SuaraBanyuurip.com – Program bantuan keuangan khusus desa (BKKD) tahun 2025 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan. Selain membuka konektivitas antarwilayah, juga memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Seperti pembangunan jalan program BKKD 2025 di Desa Selorejo, Kecamatan Baureno. Kondisi jalan di perbatasan Kecamatan Baureno-Kepohbaru ini mengalami peningkatan. Dari sebelumnya berupa pematang sawah sempit dengan bentuk makadam, kini berubah menjadi jalur rigid beton sepanjang 1.216 meter dengan lebar 4 meter.
Pembangunan jalan tersebut telah lama menjadi impian warga Selorejo dan sekitarnya. Sebab, jalan ini memiliki peran vital sebagai urat nadi penghubung antar-wilayah. Selain membelah hamparan hijau persawahan Desa Selorejo, jalur ini menjadi akses utama yang menghubungkan masyarakat menuju Desa Karangan dan Desa Sugihwaras di Kecamatan Kepohbaru.
Tidak berlebihan jika 2.950 warga Selorejo menjuliki jalan tersebut dengan sebutan unik: “Zamrud Seloistiwa”, yang bermakna Selorejo Istimewa. Progres pembangunan fisiknya kini telah mencapai 70 persen.
“Zamrud Seloistiwa bukan sekadar jalan, tapi simbol kemajuan. Mobilitas petani, pedagang, hingga pelajar kini jauh lebih cepat dan nyaman,” kata Kepala Desa Selorejo, Kecamatan Baureno Iris Setiawan Hadi dikutip dari laman resmi Pemkab Bojonegoro, Minggu (25/1/2026).
Selain fungsi ekonomi, desain jalan yang estetik di tengah persawahan diprediksi akan menjadi ikon baru untuk kegiatan masyarakat seperti fun run, street gym, hingga car free day.
Program BKKD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mempercepat pemerataan pembangunan desa untuk memperluas konektivitas wilayah dan menggerakkan perekonomian. Pada 2025, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 651 miliar untuk 372 desa yang tersebar di 28 kecamatan. Infrastruktur yang dibangun berupa jalan, jembatan hingga tembok pembatas tanah (TPT).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan menyampaikan, semula BKKD menyasar 374 desa yang dianggarkan sekitar Rp 651 miliar. Namun dua di antaranya gagal melakukan serapan anggaran. Yakni Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem dan Desa/Kecamatan Kasiman karena ada permasalahan.
Sehingga, lanjut Ivan, terdapat 372 desa di Bojonegoro merealisasikan BKKD pada tahun 2025 kemarin. Namun lanjut dia, pembangunan di desa masih belum selesai dan berlanjut di 2026 ini.
“Karena itu kami belum bisa memberikan data pasti terkait realisasi atau update pembangunan. Misalnya jumlah jembatan atau panjang jalan yang telah selesai dibangun,” jelas Ivan.
Namun secara rinci pihaknya memiliki jumlah desa yang menerima BKKD 2025. Seperti sebanyak 87 desa menerima BKKD jalan aspal, jalan cor rigid 247 desa, pembangunan jembatan 33 desa, dan pembangunan TPT atau bronjong sebanyak tujuh desa.
“Data ini berbeda dengan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Bojonegoro, karena ini khusus kebinamargaan. Kalau BPKAD mencakup keseluruhan,” jelas Ivan sapaan akrabnya.
Dia berharap, program BKKD ini bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan ekonomi karena adanya pembangunan infrastruktur.
“Tentu desa yang mendapat BKKD bisa mengelola dan melaksanakan dengan baik, agar pembangunan bisa bermanfaat dan dirasakan masyarakat,” terangnya.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menegaskan, tujuan program BKKD 2025 untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Diantaranya perbaikan jalan desa, dan membangun jembatan vital untuk menghubungkan desa.
“Juga meningkatan ekonomi. Dengan akses jalan yang baik tentu akan mempermudah transportasi dan mendorong ekonomi warga,” tandasnya.(red)
