SuaraBanyuurip.com – Sasongko
Bojonegoro – Pemerintah Desa Ngrejeng, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berhasil merampungkan pembangunan jembatan melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun 2025. Infrastruktur jembatan sepanjang 49,36 meter dengan lebar 4 meter itu kini kembali menjadi akses vital yang menghubungkan Desa Ngrejeng dengan Dusun Sogo, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam.
Sebelumnya, jembatan tersebut mengalami kerusakan parah akibat diterjang banjir Sungai Gandong beberapa bulan lalu. Kondisi itu sempat memutus mobilitas warga dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Kini, setelah pembangunan dengan tiang penyangga cor dan jlurung besi rampung, jembatan kembali dapat dilalui warga. Keberadaannya tidak hanya memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga memudahkan petani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil panen. Selain itu, konektivitas antardesa pun kembali normal.
Salah seorang warga Desa Ngrejeng, Partono mengaku, bersyukur karena jembatan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama petani, pedagang, dan para pelajar. Sehingga akses warga kembali lancar seperti semula.
”Alhamdulillah jembatan sudah bisa digunakan lagi. Semoga keberadaan jembatan ini semakin meningkatkan perekonomian warga. Selain arus lalu lintas lancar, sekarang juga lebih mudah mengangkut hasil panen,” ujarnya kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (26/6/2026) kemarin.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Ngrejeng, Arief Andika mengatakan, pembangunan jembatan telah selesai 100 persen dan kini sudah dapat digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
”Progres pembangunan sudah 100 persen tinggal pasang pagar kanan kiri, dan sekarang masyarakat sudah bisa melintas seperti biasa,” katanya.
Menurut Mas Arief, sapaan akrabnya, jembatan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan warga Desa Ngrejeng dengan Dusun Sogo, Desa Mojodelik. Infrastruktur ini sangat penting bagi warga, utamanya petani, pedagang, maupun pelajar.
Ditambahkan, manfaat pembangunan jembatan sudah mulai dirasakan masyarakat. Aktivitas anak-anak menuju sekolah kembali lancar, sementara petani lebih mudah menuju sawah dan mengangkut hasil panen.
”Pembangunan jembatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian warga masyarakat, terutama dari sektor pertanian dan sektor usaha lainnya,” ungkapnya.
Mas Arief juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro atas dukungan melalui Program BKKD.
”Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro atas program BKKD ini. Manfaatnya sangat dirasakan warga. Kami berharap Program BKKD tahun 2026 dapat terus berlanjut untuk mendukung pembangunan tahap berikutnya,” pungkas kades sekitar ladang minyak Banyu Urip, Blok Cepu dan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) ini.
Diwartakan sebelumnya, program BKKD ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata hingga ke tingkat desa, untuk memperluas konektivitas wilayah dan menggerakkan perekonomian.
Pada 2025, Pemkab Bojonegoro telah menggelontorkan anggaran BKKD sebesar Rp651 miliar untuk 372 desa yang tersebar di 28 kecamatan. Infrastruktur yang dibangun berupa jalan, jembatan hingga tembok pembatas tanah (TPT).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan menyampaikan, semula BKKD menyasar 374 desa yang dianggarkan sekitar Rp651 miliar. Namun dua di antaranya gagal melakukan serapan anggaran. Yakni Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem dan Desa/Kecamatan Kasiman karena ada permasalahan.
Sehingga, lanjut Ivan, terdapat 372 desa di Bojonegoro merealisasikan BKKD pada tahun 2025 kemarin. Namun lanjut dia, pembangunan di desa masih belum selesai dan berlanjut di 2026 ini.
“Karena itu kami belum bisa memberikan data pasti terkait realisasi atau update pembangunan. Misalnya jumlah jembatan atau panjang jalan yang telah selesai dibangun,” jelas Ivan.
Namun secara rinci pihaknya memiliki jumlah desa yang menerima BKKD 2025. Seperti sebanyak 87 desa menerima BKKD jalan aspal, jalan cor rigid 247 desa, pembangunan jembatan 33 desa, dan pembangunan TPT atau bronjong sebanyak tujuh desa.
“Data ini berbeda dengan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Bojonegoro, karena ini khusus kebinamargaan. Kalau BPKAD mencakup keseluruhan,” jelas Ivan sapaan akrabnya.
Dia berharap, program BKKD ini bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan ekonomi karena adanya pembangunan infrastruktur.
“Tentu desa yang mendapat BKKD bisa mengelola dan melaksanakan dengan baik, agar pembangunan bisa bermanfaat dan dirasakan masyarakat,” terangnya.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menegaskan, tujuan program BKKD 2025 untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Diantaranya perbaikan jalan desa, dan membangun jembatan vital untuk menghubungkan desa.
“Juga meningkatan ekonomi. Dengan akses jalan yang baik tentu akan mempermudah transportasi dan mendorong ekonomi warga,” tandasnya.(ko)
