Suarabanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, telah berjalan setahun. Komisi B DPRD Bojonegoro merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten (pemkab) mempertimbangkan pembangunan pabrik pakan ternak untuk menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga telur.
“Ini untuk mengatasi tingginya harga pakan ternak serta rendahnya harga jual telur yang berdampak pada keberlanjutan usaha peternak,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri saat rapat kerja Komisi B DPRD Bojonegoro bersama Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) setempat, Senin (4/5/2026).
Selain itu, Komisi B DPRD Bojonegoro juga meminta agar penanggung jawab pendampingan program Gayatri di lapangan tidak dibebankan kepada pemerintah desa. Sebab jumlah alokasi anggaran desa (ADD) yang direrima desa pada 2026 mengalami penurunan signifikan.
“Kalau desa yang ditunjuk, gaji pendamping diambil dari mana? Sementara ADD saat ini terbatas. Program ini berjalan sendiri, sehingga sangat rawan,” tegas Lasuri.
Lasuri mengungkapkan, Pemkab Bojonegoro pada 2025 lalu, telah mengalokasikan sekira Rp89 miliar untuk 5.400 keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, belum optimalnya skema pendampingan berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan program di tingkat bawah pada tahun 2026 ini.
“Bahkan, muncul informasi adanya KPM yang menjual kandang dan ayam bantuan. Ini harus segera dicarikan solusi agar tujuan program pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara optimal,” tandas Lasuri.
Menanggapi itu, Sekretaris Disnakkan Kabupaten Bojonegoro, Elfia Nuraini mengatakan, masukan yang diberikan Komisi B sebagai bahan penguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
Elfia tidak menampik terdapat sebagian kecil keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak mampu melanjutkan program Gayatri hingga menjual bantuan yang diterima, namun jumlahnya relatif sedikit.
“Memang ada beberapa KPM yang menjual kandang dan ayamnya karena tidak sanggup, tapi kalau dihitung persentasenya hanya sekitar satu persen saja,” tuturnya.
Terkait penurunan harga telur, Elfia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi faktor musiman karena pada bulan Selo ini jumlah hajatan seperti pernikahan relatif berkurang. Sehingga berdampak pada menurunnya permintaan telur.
Elfia menambahkan, Pemkab Bojonegoro telah mengeluarkan surat edaran agar satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) membeli telur Gayatri untuk program makan bergizi graris (MBG). Juga mengimbau kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli minimal dua kilogram telur.
“Edaran tersebut guna menjaga stabilitas harga telur,” tandas Elfia.(fin)
