SuaraBanyuurip.com – Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja pelaksanaan pekerjaan infrastruktur tahun 2026 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah kabupaten (pemkab), Selasa (5/5/2025). Rapat kerja diikuti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, serta Dinas PU Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPU PKP CK).
Rapat kerja bersama membahas sejumlah isu strategis. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penataan pasar Kota Bojonegoro. Serta progress pekerjaan dan potensi dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.
Sekretaris Komisi D, Tohari menekankan pentingnya kejelasan skema penataan Pasar Kota Bojonegoro agar bisa mengakomodir seluruh pedagang. Sebab kapasitas pasar Kota Bojonegoro dirancang mampu menampung sekitar 550 pedagang.
“Kami minta ini bisa terealisasi maksimal. Jangan sampai ada pedagang terlewat,” tegasnya.
Anggota Komisi D, Jumarianto, mengapresiasi adanya pergerakan pembangunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun dia meminta agar laporan proyek disajikan lebih rinci dan transparan, terutama terkait jumlah proyek yang sudah dilelang dan progres realisasinya.
“Sehingga bisa diketahui sejauh mana capaian di lapangan,” tandasnya.
Ketua Komisi D, Imam Sholikin berpesan agar seluruh kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro.
Kepala Dinas PU PKP Cipta Karya, Satito Hadi menegatakan, pasar Kota Bojonegoro akan dikembangkan ke konsep modern dengan tetap memperhatikan kondisi pedagang.
“Lelang proyek akan kita laksanakan dengan tetap memperhatikan kondisi pedagang yang belum direlokasi. Karena kami tidak ingin pembangunan sudah berjalan tapi pedagang belum direlokasi, sehingga mengakibatkan hak masyarakat terabaikan,” jelasnya.
Tito menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dirancang memiliki dampak luas, bahkan berpotensi menjadi perhatian nasional, karena Bojonegoro memiliki posisi strategis.
“Sehingga setiap proyek kita rencanakan secara matang dengan risiko seminimal mungkin,” pungkasnya.(red)
