SuaraBanyuurip.com – Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, telah meningkat statusnya menjadi badan layanan umum deerah (BLUD) sejak 2025. DPRD mengingatkan kepada puskesmas lebih profesional mengelola manajemen dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri menekankan agar Puskesmas lebih inovatif menggali sumber pendapatan lain, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada.
“Ini sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, tentang BLUD,” tegasnya saat memimpin rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas se Kabupaten Bojonegoro beragendakan pengelolaan BLUD dalam optimalisasi pendapatan daerah, Selasa (5/5/2025).
Selain itu, lanjut Lasuri, kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas juga harus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh pelayanan optimal. Seperti layanan IGD dan rawat inap.
“Saya minta tenaga kesehatan memberikan layanan terbaik, dan ramah kepada semua pasien,” tegasnya.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengingatkan kepada puskesmas untuk memperkuat koordinasi dengan rumah sakit rujukan agar tidak terjadi penumpukan pasien di IGD.
“Pemberian surat rujukan ke rumah sakit juga harus dipermudah,” pesannya.
Lasuri mengakui pada tahun 2026 ini terjadi efisiensi anggaran akibat pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Namun demikian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas.
“Kami akan turun ke lapangan untuk mengecek empat Puskesmas yang mengajukan perbaikan dan pembangunan. Ini untuk memastikan pengajuan itu benar-benar prioritas atau tidak,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Bojonegoro, Dwi Setyorini menjelaskan, ada sejumlah langkah strategis yang sedang dipersiapkan untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan puskesmas. Yakni meningkatkan status sejumlah puskesmas menjadi fasilitas rawat inap.
Dari 35 puskesmas di Bojonegoro, sekarang ini sudah ada 26 puskesmas yang melayani rawat inap. Sedangkan 9 puskesmas lainnya masih berstatus rawat jalan.
“Salah satu yang menjadi prioritas kami adalah Puskesmas Tanjungharjo. Puskesmas ini akan kita jadikan rawat inap. Sekarang belum beroperasi karena terkendala izin lahan sawah dilindungi, dan sekarag sedang proses mengubah status tersebut melalui studi kelayakan. Kami targetkan tahun 2026 selesai,” tuturnya.
“Meski izin operasional masih diproses, tapi layanan darurat seperti IGD dan persalinan di lokasi baru tetap dibuka untuk melayani kebutuhan masyarakat,” lanjut Rini, panggilan akrab Dwi Setyorini.
Pelayanan kesehatan lainnya yang terus digenjot adalah program cek kesehatan komprehensif (CKK). Program ini ditargetkan bisa mencapai 55% pada tahun 2026.
“Kami juga aktif dan rutin melakukan edukasi kesehatan melalui kader-kader posyandu,” tegas Rini.
Sedang terkait pendapatan, lanjut dia, pukesmas selama ini mengandalkan dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN). Meskipun terdapat selisih cukup signifikan antarwilayah akibat perbedaan jumlah penduduk. Itu terlihat dari pendapatan puskesmas terbesar sebesar Rp5,3 miliar dan terendah Rp 1,2 miliar per tahun.
”Anggarannya masuk langsung ke rekening Puskesmas dan dikelola sendiri secara mandiri oleh BLUD untuk belanja operasional. Kecuali untuk alat kesehatan besar atau obat-obatan tertentu tetap didukung oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Upaya lain untuk meningkatkan pendapatan puskesmas melalui peningkatan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). KBK di Puskesmas adalah sistem pembayaran dari BPJS Kesehatan yang disesuaikan berdasarkan pencapaian indikator kinerja pelayanan, bukan hanya jumlah peserta terdaftar. Hingga Maret 2026, tercatat masih ada 11 Puskesmas yang belum mencapai target KBK 100%, dan terus didorong agar memenuhi target.
”Selain KBK, ada sumber pendapatan lain puskesmas yang berasal dari klaim non-kapitasi seperti pelayanan rawat inap dan ANC atau antenatal care untuk ibu hamil,” pungkas Rini.(red)
