SuaraBanyuurip.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, telah mengusulkan 1.733 pokok-pokok pikiran (pokir) dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2027. Padahal APBD Bojonegoro 2027 diproyeksi defisit Rp 2 triliun lebih.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar mengatakan, ada 1.733 pokir yang diusulkan fraksi-fraksi DPRD untuk tahun 2027. Rinciannya, Fraksi PBK sebanyak 456 kegiatan, Fraksi Demokrat 96 kegiatan, Fraksi Gerinda 348 kegiatan, Fraksi Golkar 119 kegiatan, Fraksi PDI-P 122 kegiatan, Fraksi PPKN 155 kegiatan, dan Fraksi PANBNR 133 kegiatan.
“Usulan itu telah terinput di sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD,” kata Umar saat menyampaikan pokir DPRD Bojonegoro dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) 2026 penyusunan RKPD tahun 2027 di Ruang Angling Dharma lantai II gedung pemkab, Jumat (27/3/2026).
Umar menjelaskan alasan banyaknya usulan pokir DPRD Bojonegoro melebihi usulan dari kepala desa. Hal itu dikarenakan ada pembatasan tiga usulan kegiatan yang diajukan dari pemerintah desa.
“Sehingga larinya ke pokir DPRD,” ucap politisi PKB itu.
Umar memastikan pokir DPRD yang diusulkan dalam RKPD 2027 sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Karena anggota DPRD dari berbagai partai politik ini ikut menyusun visi misi. Sehingga menjadi prioritas untuk dianggarkan di APBD 2027.
“Tapi pokir yang diusulkan itu belum dilakukan verifikasi. Kalau nanti sudah dilakukan verifikasi jumlahnya bisa saja tidak sampai 1.733,” pungkasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Helmy Elisabeth menjelaskan, total usulan Musrenbang dan Pokir 2027 sebanyak 3.068 usulan. Usulan terbanyak dari pokir DPRD sebanyak 1.733, dari Desa/Kelurahan sebanyak 1.293. Sedangkan dari lembaga instansi vertikal ada 41 usulan.
“Sementara usulan ke Provinsi terdapat 302 usulan,” terangnya.
Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto menegaskan, usulan-usulan kegiatan harus selaras dengan isu strategis yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bojonegoro tahun 2025-2029 yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Edi menjelaskan, ada beberapa isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Bojonegoro 2025-2029. Di antaranya, pengentasan kemiskinan, sumber daya manusia (SDM) unggul, transformasi ekonomi berkelanjutan, lingkungan, dan transformasi tata kelola pemerintahan.
Sedangkan tema pembangunan Bojonegoro pada tahun 2027 yang tertuanh dalam RPJMD meliputi perkuatan ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan, serta SDM berkarakter, tata kelola inklusif untuk Bojonegoro makmur dan membanggakan.
Untuk program-program tematik di tahun 2027 yakni penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), konektifitas wilayah dan penanganan bencana.
“Jadi program-program yang diusulkan organisasi perangkat daerah maupun komponen masyarakat harus liner dengan itu,” tegas Edi.
Mantan Sekretaris Dewan itu kemudian memaparkan proyeksi APBD Bojonegoro 2027 sebesar Rp 5,2 triliun atau turun dari APBD 2026 sebesar Rp 6,4 triliun, dengan estimasi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar 15 persen.
“Estimasi Silpa 2027 ini mengacu tahun 2025 dimana serapan kita sekitar 81 persen. Dan estimasi ini biasanya tidak akan beda jauh dari 2025,” beber Edi.
Dari proyeksi rencana awal (ranwal) APBD Bojonegoro 2027 Rp 5,2 triliun yang terinput di sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) itu belum dikurangi belanja wajib seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencapai Rp 4 triliun lebih meliputi gaji ASN, anggota DPRD, ADD, DD, dan honor. Serta untuk mencukupi pembiayaan diantaranya dana abadi daerah sebesar Rp 500 miliar. Sehingga tersisa sekitar 600 miliar yang diperuntukan untuk seluruh organisasi perangkat daerah. Termasuk hasil verifikasi pokir DPRD.
“Dari sisa itu belum termasuk gaji pegawai Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang belum terkover secara keseluruhan,” ungkapnya.
Edi menambahkan, pada ranwal RKPD Bojonegoro 2027 total usulan dari seluruh OPD yang sudah terinput di SIPD mencapai Rp 6,1 triliun lebih. Sedangkan pendapatan sebesar Rp 4,5 triliun dan pembiayaan Rp962 miliar.
“Sehinga terjadi defisit sekitar 2 triliun,” pungkas mantan Kepala Dinas Perizinan Bojonegoro itu.(red)
