SuaraBanyuurip.com – Komisi B DPRD Bojonegoro, Jawa Timur melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui program kerja perusahaan umum daerah (Perumda) Bojonegoro Pangan Mandiri, Rabu (6/5/2025), di sistem resi gudang (SRG) Desa Ngraseh, Kecamatan Dander. Komisi B mendorong perusahaan pelat merah itu meningkatkan jejaring kemitraan untuk mengoptimalkan serapan gabah petani pascapanen.
“Ini penting untuk menjaga stabilisasi harga gabah saat dan setelah panen raya,” tegas Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto kepada SuaraBanyuurip.com usai kunjungan lapangan.
Sigit menjelaskan, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri akan mulai melakukan penyerapan gabah petani pascapanen pada tahun 2027. Sedangkan tahun 2026 ini memperkuat konsolidasi untuk membangun jejaring melalui perjanjian kerja sama kemitraan.
Kerja sama kemitraan akan melibatkan gabungan kelompok tani (Gapoktan), asosiasi koperasi desa merah putih (KDMP), UMKM, BUMDes, pengusaha penggilingan padi, dan pelaku usaha pertanian lainnya.
“Untuk tahun pertama dan kedua Perumda Bojonegoro akan fokus ke komoditas padi dan menjadi offtaker. Namun, harapan kami kedepan harus bisa memperluas jejaring kemitraan dengan BUMD luar daerah untuk memasok beras,” tegas politisi kawakan Partai Golkar itu.
Menurut Sigit, ada beberapa strategi rencana bisnis jangka menengah dan panjang yang telah dipersiapkan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Yakni konsolidasi membangun kemitraan, optimalisasi serapan gabah, diversifikasi, dan digitalisasi.
“Bukan hanya optimalisasi serapan, tapi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri juga harus bisa menstabilkan harga pascapanen dengan membeli hasil gabah petani di atas harga pembelian pemerintah (HPP) atau bisa bersaing dengan tengkulak dan harga pasar,” jelasnya.
“Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri ini berbeda dengan Bulog. Jadi bisa melakukan pembelian di atas HPP,” lanjut Sigit.
Namun, ada beberapa persoalan yang dihadapi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dalam menjalankan rencana bisnisnya. Yakni sarana prasarana seperti pergudangan, dan mesin pengering gabah untuk mengurangi kadar air secara cepat, merata dan otomatis, mesin pemanen padi atau kombi.
“Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri bisa bekerja sama dengan pengusaha penggilingan padi dan menyewa SRG Dander dengan menambah bad drayer. Juga bisa kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kombinya,” saran Sigit.
Persoalan lain yang dihadapi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dalam menjalankan rencananya bisnisnya adalah permodalan. Pada tahun 2026 ini, modal awal yang diberikan sebesar Rp 12,5 miliar. Modal ini akan ditambah secara bertahap hingga mencapai Rp 25 miliar.
“Untuk menyerap 10 persen produksi dari 830 ribu ton gabah petani saja itu diperlukan modal sekitar Rp 500 miliar. Jadi ini menjadi tantangan ke depan, karena nantinya Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri tidak hanya fokus pada komoditas padi. Tapi juga jagung, bawang merah, hasil perkebunan dan membangun agroindustri,” bebernya.
“Prediksi kami paling tidak modal yang dibutuhkan itu minimal Rp 200 miliar,” lanjut Sigit.
Mantan Kepala Desa Ngraseh itu berharap keberadaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri bisa menjadi stabilitator harga produksi pertanian pascapanen, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan nilai tukar petani, dan nilai tambah hasil pertanian.
“Selain profit oriented, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri juga harus berfungsi social oriented karena sebagai kepanjangantangan pemerintah daerah,” pungkas Sigit.
Direktur Utama Perumda Bojonegoro, M. Choirul Huda, mengapresiasi kunjungan lapangan dan masukan yang diberikan Komisi B DPRD Bojonegoro untuk program kerja yang akan dilaksanakan.
“Ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Komisi B untuk bersama-sama dan bersinergi membangun industri pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Bojonegoro,” katanya dikonfirmasi terpisah.
Choirul menjelaskan, rakor program kerja Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri juga menghadirkan perwakilan gapoktan dari 28 kecamatan, asosiasi KDMP, BUMDes, Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), dan UMKM.
“Sebagai tindak lanjutnya, kami pada 2026 ini akan MoU dengan gapoktan, BUMDes, KDMP dan UMKM 28 desa di 28 kecamtan. Ini sesuai amanat Perda 9 tahun 2021 tentang pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri Pasal 5 huruf d,” tegasnya.(red)
