SuaraBanyuurip.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, telah menetapkan M. Choirul Huda sebagai Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pangan Mandiri. DPRD Bojonegoro meminta perusahaan baru pelat merah itu memiliki rencana bisnis yang jelas, sehingga dapat mendukung hilirisasi pertanian dan mengatasi persoalan petani, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto mengapresiasi telah ditetapkannya Dirut Perumda Pangan Mandiri oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, sehingga perusahaan tersebut dapat segera menata organisasinya, manajemen, menyiapkan rencana bisnis dan menjalankannya.
“Perumda Pangan Mandiri ini harus diisi orang-orang kompeten dan memiliki pengalaman di bidangnya, sehingga bisa menjalankan rencana bisnisnya secara optimal,” kata Sigit kepada suarabanyuurip.com, Kamis (27/3/2026).
Sigit menjelaskan, banyak peluang bisnis yang bisa digarap Perumda Pangan Mandiri sesuai potensi pertanian yang dimiliki Bojonegoro. Diantaranya, bisa menjadi offtaker yang menjamin serapan hasil panen petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP).
“Sehingga harga produksi pertanian, baik itu padi, jagung, palawija tetap stabil saat memasuki musim panen raya,” ucap politikus kawakan Partai Golkar itu.
Di bisnis ini, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri bisa bekerja sama dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan), BUMDes, maupun bulog dalam penyerapan hasil panen. Perumda Pangan Mandiri juga bisa menyewa gudang penyimpanan, mesin pengering dan penggilingan yang sudah ada dan tidak difungsikan.
Selain itu, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri bisa menjadi suplyer beras bagi koperasi desa merah putih (KDMP) yang ada di setiap desa.
“Selama ini petani menjual hasil panennya berupa gabah. Nah, Perumda Pangan Mandiri nanti bisa membeli, menyimpan, dan menggilingnya menjadi beras. Dengan cara ini ketahanan pangan di Bojonegoro tetap terjaga,” jelasnya.
Menurut Sigit, bisnis lain yang bisa ditangkap Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah di sektor industri hilirisasi pertanian. Melalui pengolahan bahan mentah hasil pertanian menjadi produk setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah tinggi. Baik itu hasil pertanian maupun perkebunan.
“Hilirisasi pertanian ini sejalan program pusat. Sekaligus bisa mendukung agroindustri Bojonegoro,” tegas mantan Kepala Desa Ngraseh, Kecamatan Dander itu.
Sebagai perusahaan daerah yang baru didirikan, lanjut Sigit, Perumda Pangan Mandiri telah dipersiapkan modal dasar dari APBD Bojonegoro sebesar Rp 25 miliar. Modal tersebut untuk operasional, menjalankan rencana bisnisnya termasuk menyewa gudang penyimpanan.
“Modal yang diberikan ini nantinya akan diatur dalam peraturan daerah atau Perda secara terpisah sesuai rencana bisnis yang akan dijlankan,” tuturnya.
“Dalam waktu dekat Komisi B akan mengundang Dirut Perumda Pangan Mandiri dan organisasi perangkat daerah untuk rapat kerja. Kami ingin tahu rencana bisnis apa saja yang akan dijalankan, dan sekaligus memberikan masukan yang konstruktif, agar bisnis yang dijalan bisa optimal,” lanjut Sigit.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro itu menegaskan, keberadaan Perumda Pangan Mandiri kedepan memiliki peran strategis dalam mengatasi persoalan yang hadapi petani selama ini. Juga menjadi pilar ketahanan pangan daerah, stabilator pasokan dan harga, penggerak ekonomi, serta pengembangan hilirisasi.
“Untuk memaksimalkan peran Perumda Pangan Mandiri ini, kalau menurut kami, paling tidak modal yang harus diberikan sekitar 100 sampai 200 miliar. Itu baru ideal. Karena selain menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga, juga wajib memberikan pendapatan asli daerah,” pungkas Sigit.
Direktur Utama Perumda Pangan Mandiri, M. Choirul Huda mengatakan, telah menyiapkan sejumlah program di 100 hari kerja. Yakni melakukan kerja sama (MoU) dengan 28 Gapoktan di 28 kecamatan, kerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk menyewa Gudang SRG di Dander, studi tiru ke BUMD Pangan DKI dan Jepara, MoU pengiriman beras ke DKI dan Surabaya.
“Kita juga akan koordinasi dan komunikasi dgn Badan Pangan Nasinal dan ID FOOd untuk membangun jejaring,” tegas Choirul.
Pria asli Bojonegoro yang pernah menjabat Kepala Desa Sedahkidul, Kecamatan Purwosari itu menjelaskan, sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) No 9 tahun 2021, Perumda Pangan Mandiri bertugas menjaga stabilitas harga, ketersediaan pangan daerah, dan meningkatkan nilai tukar petani. Melalui strategi penguatan kemitraan petani (PKP) dan konsolidasi, optimalisasi, diversifikasi, digitalisasi, dan ekspansi (KODE).
“Jadi fokus kita ke PaJaLe yakni padi, jagung, kedelai dan lahan hasil pertanian,” tegas Choirul.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, Zainal Fanani mengatakan, keberadaan Perumda Pangan Mandiri sejalan dengan cita-cita besar Pemkab Bojonegoro sesuai rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten tahun 2025-2045. Bojonegoro telah ditetapkan sebagai sentra agroindustri dan energi negeri yang makmur, adil dan berkelanjutan. Dalam RPJP tersebut, menitik beratkan pada sektor pertanian sebagai harapan kedepan.
Menurut Zainal, konsep agroindustri yang dibangun di Bojonegoro kedepan berupa fisik dan agrobisnis. Bentuk fisik berupa pembangunan pabrik-pabrik yang mengolah komoditas pertanian bernilai tinggi yang bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Sedangkan, agrobisnis yang dijalankan membangun budidaya dengan sistim industri yang mengintegrasikan seluruh rantai kegiatan pertanian mulai penyediaan benih, pupuk, pascapanen, pengolahan hingga pemasaran.
“Dengan konsep ini pertanian Bojonegoro bisa naik kasta. Produksi pertanian tidak lagi dijual gelondongan, tapi menjadi bentuk olahan,” tegasnya saat menjadi narasumber di podcast Dewan Jegrank bertema “Pertanian Kita akan Kemana?”.(red)
