SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro — Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro, di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengalami perubahan. Salah satunya lokasi flyover di ujung barat jalur tersebut.
Semula, flyover ujung barat JLS Bojonegoro direncanakan berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu. Namun, rencana terbaru menempatkan flyover tersebut di Desa Ngablak, Kecamatan Dander.
Sementara itu, lokasi flyover ujung timur JLS tidak mengalami perubahan. Flyover tetap direncanakan berada di wilayah Desa Kabunan, Kecamatan Balen, yang mencakup sebagian wilayah Desa Sobontoro, Kecamatan Balen.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR) Bojonegoro, Biyanto, membenarkan adanya pergeseran lokasi flyover.
Dengan bergesernya lokasi flyover ujung barat ke Desa Ngablak, tentunya Kecamatan Kalitidu tidak lagi masuk dalam wilayah terdampak rencana pembangunan JLS.
“Tinggal empat kecamatan. Yakni Kecamatan Balen, Sukosewu, Kapas, dan Dander,” kata Biyanto kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (13/8/2026).
Mantan Camat Balen ini melanjutkan, terdapat sekira 16 desa yang berada di empat kecamatan tersebut dan diperkirakan terdampak pembangunan JLS. Namun, pihaknya belum merinci daftar desa yang dimaksud.
“Kami belum dapat mendetailkan daftar desa (terdampak proyek JLS, Red). Yang pasti, saat ini sedang bergulir sosialisasi di desa-desa itu,” lanjutnya.
Diwartakan sebelumnya, JLS merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang telah lama diinisiasi. Namun, proyek tersebut mulai lebih serius dikerjakan dalam sekitar satu tahun terakhir.
Pembangunan JLS diharapkan dapat mengurai kepadatan arus lalu lintas di wilayah perkotaan Bojonegoro. Kendaran besar bermuatan berat dan bertonase besar bakal tidak lagi melalui Bundaran Jetak.
Selain itu, keberadaan jalur baru tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sepanjang jalur JLS.
Pemkab Bojonegoro menargetkan pembangunan JLS dapat mulai dilaksanakan pada 2027. Tahapan pembebasan lahan direncanakan dimulai menjelang akhir 2026.
Untuk mendukung tahapan awal proyek tersebut, Pemkab Bojonegoro menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.(fin)
