SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyosialisasikan rencana pelaksanaan survei seismik darat 2D Lamturo (Lamongan, Tuban, Bojonegoro) di Ruang Rapat Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Lama Pemkab Bojonegoro, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat Kepala Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara SKK Migas Nomor SRT-0196/SKKIH5000/2026/S0 tertanggal 4 Agustus 2026 tentang permohonan sosialisasi survei seismik 2D Lamturo.
Sosialisasi tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat di wilayah sasaran survei, SKK Migas, serta Pertamina Regional 4.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, membuka secara resmi sosialisasi tersebut. Dia mengatakan, survei seismik 2D dilakukan untuk mengetahui gambaran kondisi bawah permukaan tanah, terutama untuk melihat ada atau tidaknya potensi sumber minyak dan gas bumi (migas).
“Tujuan dari sosialisasi survei seismik ini adalah untuk mengetahui apakah di bawah permukaan tanah itu ada suatu sumber migas. Karena kalau nanti berpotensi adanya sumber migas, maka akan dilakukan proses berikutnya. Ada tahapan-tahapan dalam produksi migas,” ujar Nurul.
Survei seismik Lamturo mencakup tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Untuk wilayah Bojonegoro, cakupan survei menjadi salah satu yang terbesar.
Nurul menyebut, survei di Bojonegoro mencakup 17 kecamatan. Di wilayah timur meliputi Kecamatan Balen, Baureno, Kanor, Kedungadem, Kepohbaru, Sugihwaras, Sukosewu, dan Sumberrejo.
Sedangkan wilayah barat mencakup Kecamatan Bubulan, Dander, Gondang, Ngambon, Ngasem, Purwosari, Sekar, Tambakrejo, dan Temayang.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro ini menegaskan, kegiatan eksplorasi menjadi penting di tengah tren penurunan produksi migas di Bojonegoro. Karena itu, pemerintah daerah menyambut kegiatan pencarian potensi baru dengan tetap memastikan pelaksanaannya memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
“Karena saat ini eksploitasi migas di Bojonegoro lifting-nya adalah 157 ribu barel per hari atau BOPD. Ini mengalami penurunan,” ujarnya.
Perempuan santun dan ramah ini menambahkan, pelaksanaan survei harus memperhatikan aspek lingkungan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan akan melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Kalau dalam pelaksanaan itu berdebu, maka dari Dinas Lingkungan Hidup harus memberi alarm bahwa hal tersebut merupakan suatu kesalahan,” tegasnya.
Wabup perempuan pertama di Bojonegoro ini melanjutkan, sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama, kecamatan hingga pemerintah desa menjadi penting agar kegiatan survei berjalan dengan baik.
Para camat yang wilayahnya masuk dalam cakupan survei juga diminta meneruskan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Camat diharapkan menjadi koordinator dalam memastikan informasi mengenai kegiatan tersebut diterima masyarakat dengan baik.
Sementara itu, Analis Senior SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Misbahul Munir, menjelaskan, survei seismik 2D yang akan dilaksanakan Pertamina EP bertujuan memperoleh gambaran awal mengenai struktur dan kondisi bawah permukaan bumi.
“Dalam kegiatan seismik L2D nantinya, pihak Pertamina EP akan mencari gambaran awal tentang struktur dan kondisi bawah permukaan bumi, terutama untuk mengetahui indikasi adanya struktur atau jebakan hidrokarbon yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi,” terang Misbahul.
Menurut dia, kegiatan eksplorasi tersebut membutuhkan koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diperlukan agar pelaksanaan survei seismik dapat berlangsung lancar serta memberikan hasil sesuai yang diharapkan.
“Keberhasilan industri hulu migas tidak hanya diukur dari seberapa bagus hasil seismik atau seberapa tinggi produksi yang dihasilkan oleh sumur-sumur minyak, tetapi juga diukur dari seberapa bagus dukungan antara kontraktor hulu migas dengan stakeholder di wilayah kami,” ujarnya.
Mishbaul juga meminta Pertamina EP menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas selama pelaksanaan kegiatan survei.
“Kami juga meminta kepada rekan-rekan Pertamina EP agar memperhatikan aspek keselamatan sebagai prioritas dalam menjalankan kegiatan ini dan agar mendapatkan hasil sebaik-baiknya,” tandasnya.(fin)
