Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Pemerintah Desa (Pemdes) Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menolak untuk membantu Pemkab Bojonegoro membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau surat kitir Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).
“Kami menolak membagikan kitir PBB P2,” kata Kades Kepohkidul, Samudi, kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (02/03/2023).
Kepala Desa (Kades) berciri khas kepala plontos ini mengatakan, penolakan itu didasari oleh karena Desa Kepohkidul tidak pernah dibantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Sebaliknya, selama ini warga Kepohkidul justru terus menerus membantu Pemkab.
“Maka, tahun ini kami keberatan membantu membagi kitir kepada warga. Itu saya sampaikan usai sesi tanya jawab dalam Musrenbangcam kemarin,” ujarnya.
Kades dua periode ini menjelaskan, selama ini warga Desa Kepohkidul taat membayar PBB P2. Tetapi Pemkab Bojonegoro terkesan abai atas hal itu. Terbukti warganya tidak pernah merasakan keadilan dan pemerataan pembangunan.
Alih-alih bisa memperbaiki jalan rusak demi kepentingan masyarakat melalui program Bantuan Keuangan Desa (BKD). Bahkan mobil siaga pun konon juga tidak diberi. Padahal hal itu seharusnya menjadi hak warga Desa Kepohkidul sebagai sesama warga Bojonegoro.
Target pagu PPB P2 juga disebutnya selalu terpenuhi, sehingga setiap bulan Agustus dapat dipastikan Kepohkidul sudah lunas. Misalnya tahun 2021 target setoran PBB P2 Rp105 juta. Sedangkan Tahun 2022 Rp128 juta seluruhnya lunas.
“Tetapi hak warga kami untuk mendapat perlakuan yang sama tidak terpenuhi. Keadilan dan pemerataan pembangunan dari Pemkab tidak pernah dirasakan masyarakat kami sebagai warga Bojonegoro. Padahal jelas jelas kami punya jalan yang rusak,” tandasnya.
Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi SuaraBanyuurip.com perihal penolakan membagikan SPPT itu hingga berita ini ditayangkan.(fin)
