SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bojonegoro pada musim kemarau 2026 dipengaruhi sejumlah faktor. Selain kemarau panjang dengan curah hujan rendah, fenomena El Niño turut meningkatkan risiko kekeringan. Kondisi lingkungan berupa berkurangnya tutupan pohon juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengatakan, kondisi kekeringan terjadi karena ketersediaan air semakin terbatas selama musim kemarau. BPBD telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta penanganan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
“Untuk wilayah yang mengalami kekeringan, kami melakukan asesmen dan distribusi air bersih sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Heru Wicaksi kepada SuaraBanyuurip.com, Selasa (22/9/2026).
Data BPBD menunjukkan kemarau 2026 diprediksi berlangsung panjang. Fenomena El Niño diperkirakan mulai berpengaruh sejak akhir Mei dengan puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September. Sekitar 93 desa sebelumnya dipetakan berpotensi mengalami kekeringan.
Heru, sapan akrabnya, juga merujuk data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi musim kemarau 2026 cenderung lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Dalam pemutakhiran Juni 2026, BMKG memprediksi 48,77 persen wilayah daratan Indonesia mengalami musim kemarau yang durasinya lebih panjang dari normal.
El Niño menjadi faktor kedua yang memperbesar risiko tersebut. BMKG menjelaskan fenomena ini dapat menggeser pertumbuhan awan menjauh dari Indonesia sehingga mengurangi curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan. Pada 2026, BMKG menyatakan El Niño aktif dan berpotensi membuat musim kemarau lebih kering serta lebih panjang.
Faktor ketiga berkaitan dengan kondisi tutupan lahan. Mantan Camat Sekar ini mengutip Data Global Forest Watch (GFW), yang menggunakan data kehilangan tutupan pohon dari University of Maryland (UMD), mencatat sekitar 5.080 hektare tutupan pohon di Bojonegoro hilang sepanjang 2001-2024.
Meski begitu, lanjut dia, angka tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai 5.080 hektare hutan yang kini menjadi lahan terbuka. Data kehilangan tutupan pohon GFW merupakan indikator perubahan tutupan vegetasi berkayu.
“Namun, berkurangnya vegetasi dapat mengurangi kemampuan lingkungan dalam menahan air hujan dan menjaga kelembapan tanah sehingga berpotensi memperburuk kondisi saat musim kemarau,” ujar Heru.
Kondisi ketersediaan air kemudian menjadi persoalan tersendiri, terutama bagi wilayah yang bergantung pada sumber air permukaan maupun jaringan irigasi.
Heru menyebut, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Bojonegoro sebelumnya memprediksi kekeringan dapat berdampak terhadap sekitar 10.000 hektare lahan pertanian pada 2026.
Berkaitan hal itu, Pemkab Bojonegoro telah melakukan sejumlah langkah mitigasi, antara lain pembangunan dan normalisasi embung serta waduk, pembersihan saluran pembuang, dan perluasan jaringan irigasi untuk menjaga pasokan air bagi pertanian selama musim kemarau.
Heru mengatakan, penanganan kekeringan terus dilakukan berdasarkan laporan dan asesmen di wilayah terdampak. Masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diminta segera menyampaikan laporan melalui pemerintah desa agar dapat ditindaklanjuti.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, sejak awal September ini telah meminta BPBD bergerak cepat menangani krisis air bersih, termasuk tidak terhambat persoalan administrasi ketika kebutuhan dasar masyarakat mendesak. Saat itu tercatat 72 desa terdampak, dengan 15 desa sangat membutuhkan perhatian karena tidak memiliki sumber mata air yang dapat diandalkan.
“Ketika berbicara untuk masyarakat, jangan berkutat pada administrasi. Apabila terdapat kendala administratif, harus segera dicarikan jalan keluar melalui koordinasi dan kajian yang tepat sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi,” tegas perempuan pertama yang menjabat Wabup di Bojonegoro ini.(fin)
