SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Kekayaan sumber daya alam tidak serta-merta menjamin keadilan dalam pembangunan daerah menuju pemerataan kesejahteraan masyarakat. Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam diskusi pemikiran Sosialisme Islam yang digelar DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (7/11/2026).
Diskusi berlangsung di Ballroom Adelia Cafe Bojonegoro itu mengangkat tema “Membaca Peta Bojonegoro dalam Kacamata Sosialisme Islam: Studi Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati”. Sebanyak 210 peserta dari berbagai organisasi, dan elemen masyarakat mengikuti kegiatan.
Dua pemantik yang dihadirkan, Dr. H. Rijal Mumazziq Z., M.H.I., Rektor Universitas Al Falah Assunniyah Jember, dan Dr. H. M. Ridwan Hambali, Lc., MA., Direktur Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro. Diskusi dipandu Amrozi, S.H., Ketua Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lamkumham) DPC PKB Bojonegoro.
Dalam pemaparan pertama, Gus Rizal, sapaan Rijal Mumazziq, mengulas pemikiran sosialisme religius H.O.S. Tjokroaminoto. Dia menjelaskan, sosialisme Islam yang diperjuangkan Raja Jawa Tanpa Mahkota itu bukan sosialisme ateis maupun komunisme.
Pemikiran tersebut justru berlandaskan tauhid, dengan menempatkan keimanan sebagai dasar perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Prinsip itu tercermin dalam semboyan Tjokroaminoto, yakni setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat.
“Sosialisme Islam Tjokroaminoto bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan,” kata Gus Rizal.
Dia menjelaskan, kemerdekaan berarti terbebas dari penjajahan dan ketergantungan. Persamaan menempatkan setiap manusia pada hak dan martabat yang setara. Sedangkan persaudaraan diwujudkan melalui semangat gotong royong dan saling menolong.
Perjuangan Tjokroaminoto juga ditopang strategi kaderisasi yang kuat. Ada lima jalur yang digunakan, meliputi kaderisasi intensif, perluasan jejaring kader, propaganda, penguatan potensi massa, dan pemanfaatan media massa.
Strategi tersebut melahirkan sejumlah tokoh besar dalam sejarah pergerakan Indonesia, diantaranya Soekarno, Kartosuwiryo, Alimin, Semaoen, Tan Malaka, Musso, Agus Salim, Abikoesno Tjokrosujoso, dan Harsono Tjokroaminoto. Mereka kemudian berkembang dengan pemikiran dan orientasi ideologi masing-masing.
Gus Rizal juga mengingatkan pentingnya kemampuan menulis dan berbicara bagi seorang pemimpin. Dia mengutip pesan mertua sang proklamator Soekarno, “Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator.” Setelah mengulas akar pemikiran sosialisme Islam, diskusi berlanjut pada bagaimana gagasan tersebut digunakan untuk membaca persoalan pembangunan Bojonegoro.
Sedangkan Ridwan Hambali dalam materi Keadilan Sosial dan Pembangunan Bojonegoro menegaskan, besarnya potensi daerah belum otomatis menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Bumi Malawapati memiliki kekuatan ekonomi dari sektor minyak dan gas bumi (migas), pertanian, perdagangan, hingga usaha ekonomi masyarakat. Namun, pemerataan manfaat dari berbagai sektor tersebut masih menjadi tantangan.
Ridwan memaparkan, pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada 2025 mencapai 5,32 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 73,74, tingkat kemiskinan 11,49 persen, dan pengangguran terbuka 3,90 persen. “Angka makro memberi gambaran arah, tetapi belum menjawab siapa yang memperoleh manfaat dan seberapa merata manfaat itu,” beber Ridwan.
Menurut dia, Bojonegoro memiliki empat wajah yang saling berkaitan, yakni daerah agraris, kawasan industri migas, daerah dengan potensi generasi muda, serta wilayah yang masih menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi.
“Ada dua mesin ekonomi yang berjalan bersamaan di Bojonegoro,” tuturnya.
Dua mesin ekonomi itu ialah, sektor migas memberikan nilai tambah besar, tetapi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sementara ekonomi masyarakat yang bertumpu pada pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, serta jasa menjadi penopang penyerapan tenaga kerja lokal.
Di tengah potensi tersebut, Bojonegoro masih menghadapi sejumlah persoalan. Rata-rata lama sekolah baru mencapai 7,78 tahun. Kesempatan memperoleh pekerjaan layak dan produktif juga belum merata, begitu pula akses layanan antarwilayah.
Untuk membaca persoalan itu, Ridwan menggunakan perspektif pemikiran Ali Syariati dan H.O.S. Tjokroaminoto. Dalam pandangan Ali Syariati, tauhid bukan sekadar pengakuan teologis, melainkan juga dasar untuk menolak penghambaan manusia kepada kekuasaan dan kekayaan.
Islam harus hadir sebagai kekuatan etis yang mendorong perubahan sosial dan pembebasan dari ketidakadilan. Perspektif tersebut relevan untuk menguji pembangunan Bojonegoro. Di antaranya, apakah masyarakat lokal memiliki akses terhadap peluang ekonomi, apakah kekayaan daerah mampu memperkuat kemandirian, serta apakah pembangunan benar-benar mengurangi ketidakberdayaan warga.
Sementara pemikiran Tjokroaminoto dalam buku Islam dan Sosialisme (1924) menekankan persamaan, persaudaraan, keadilan, dan kesejahteraan. Kekayaan tidak boleh menjadi ukuran martabat manusia, melainkan harus disertai tanggung jawab sosial agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
“Apakah petani kecil, pekerja, UMKM, dan warga desa memperoleh kesempatan yang adil?” tanya Ridwan.
Dari kedua pemikiran tersebut, dia menekankan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membebaskan masyarakat dari ketidakberdayaan, membagikan manfaat secara adil, dan menjaga martabat manusia.
Diskusi tersebut diikuti 126 peserta internal PKB, terdiri dari pengurus DPC, pengurus lembaga dan badan, pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), staf DPC, serta anggota Fraksi DPRD Bojonegoro. Sementara 84 peserta eksternal berasal dari organisasi mahasiswa dan kepemudaan, di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).
Ketua DPC PKB Bojonegoro, Fauzan Fuadi berharap diskusi tersebut tidak berhenti sebagai ruang pertukaran gagasan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk ikut membaca dan mengawal arah pembangunan daerah.
Pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syariati diharapkan menjadi pijakan untuk mewujudkan Bojonegoro yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(fin)
