SuaraBanyuurip.com – DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) mengambil peluang hak partisipasi atau participating interest (PI) dari sejumlah lapangan migas yang ada di wilayahnya. Agar Bojonegoro bisa terlibat lebih maksimal dalam pengelolaan migas di daerahnya.
Ada sejumlah lapangan migas di Kabupaten Bojonegoro yang sudah produksi maupun tahap eksplorasi. Lapangan migas yang sudah produksi yakni lapangan Banyu Urip di Kecamatan Gayam dan Kedung Keris di Kecamatan Kalitidu. Kedua lapangan migas ini masuk dalam wilayah kerja (WK) Cepu yang dioperratori ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).
Kemudian lapangan migas Sukowati, Blok Tuban yang berada Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro dan Desa Ngampel, Kecamatan Kapas. Lapangan migas ini dikelola Pertamina EP Sukowati Zona 11.
Selanjutnya lapangan gas Jambaran-Tiung Biru di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, yang dikelola Pertmina EP Cepu (PEPC) Zona 12.
Sedangkan lapangan migas di Kabupaten Bojonegoro yang masih tahap eksplorasi adalah lapangan Kolibiri di Desa Bondol, Kecamatan Ngambon, yang dioperatori Pertamina EP Zona 11. Juga, lapangan migas Banyugeni di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru yang dikelola Pertamina Hulu Energi Tuban East Java (PHE TEJ).
Dari sejumlah lapangan migas itu, Kabupaten Bojonegoro baru memperoleh PI Blok Cepu. Besarnya mencapai 10 persen yang dibagi empat kabupaten yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Blok Cepu. Rinciannya, BUMD Bojonegoro PT ADS sebesar 4,5%, BUMD Blora 2,28 %, BUMD Provinsi Jateng 1,1% dan BUMD Provinsi Jatim 2,2%.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi menyampaikan, Pemkab Bojonegoro berpeluang besar memperoleh PI 10% selain dari lapangan migas Blok Cepu. Yakni PI lapangan gas JTB, Sukowati, Kolibri dan Banyugeni.
“PI ini adalah hak daerah. Ini amanah Undang-undang,” tegas Sally usai rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Selasa (10/11/2026).
Sally menjelaskan, tujuan pemberian PI migas untuk melibatkan daerah secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam di daerahnya. Agar bisa meningkatkan pendapatan daerah, membangun kemandirian daerah, memperoleh transparansi data, dan transfer ilmu pengetahuan.
“Kami mendorong Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro segera menyiapkan kajian dan studi persiapan untuk melihat peluang pengambilan PI di lapangan-lapangan migas di sini,” tandas politisi Gerinda itu.
Menurut Sally, keterlibatan daerah dalam PI bukan sekadar bertujuan memperoleh tambahan pendapatan. Melalui PI, pemerintah daerah bisa mendapatkan akses informasi tentang angka lifting migas, cadangan, komponen biaya operasi, dan transfer teknologi.
“Seperti BUMD Bojonegoro PT ADS yang sekarang ini mengelola PI Blok Cepu. Mereka sekarang ini memiliki pengalaman langsung mengelola industri hulu migas yang padat modal, padat teknologi, dan risiko,” bebernya.
Belum terlibatnya Bojonegoro dalam PI JTB dan Sukowati, ungkap Sally, membuat pemkab kesulitan mendapatkan akses informasi tentang lifting migas, biaya operasi, perubahan produksi, dan rencana pengembangan yang akan dilakukan operator.
“Kondisi ini beda dengan yang di Banyu Urip dan Kedung Keris. Pemkab melalui BUMD ADS secara berkala selalu mendapat informasi perkembangannya, karena terlibat di PI Blok Cepu,” tutur perempuan enerjik itu.
“Untuk itu Pemkab Bojonegoro harus terlibat di PI migas selain Blok Cepu. Ini peluang Bojonegoro, jangan sampai dilewatkan,” pungkas Sally.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Bojonegoro, Yudhistira Ardhi Nugraha mengatakan, pemkab sekarang ini berupaya melakukan negosiasi atas pengelolaan PI WK Tuban yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Tuban East Java (PHE TEJ).
“Agar kita mendapatkan porsi PI yang layak dan manfaat yang optimal untuk masyarakat Bojonegoro,” tegasnya kepada suarabanyuurip.com, Rabu (11/11/2026).
Yudhistira menjelaskan, pasca terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permen 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, telah terjadi perubahan signifikan tentang tata kelola penawaran PI 10%.
Perubahan mendasar tersebut diantaranya masalah pembiayaan awal dari porsi 10 persen yang sebelumnya harus ditanggung BUMD, sekarang biaya tersebut sepenuhnnya ditanggung oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Kemudian dikembalikan oleh BUMD dari hasil produksi migas.
“Untuk yang WK Tuban ini, rencananya pengelola PI adalah BUMD PT BBS. Karena di Permen ESDM No 1 Tahun 2025 pembentukan BUMD baru dilakukan oleh pemerintah provinsi,” terang mantan Camat Purwosari itu.
Yudhistira berharap pemerintah pusat, SKK Migas dan operator melibatkan Pemkab Bojonegoro dalam pengelolaan PI migas selain di Blok Cepu. Agar pemerintah daerah bisa mengoptimalkan potensi migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk pembangunan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Selain dari pengelolaan PI yang berdampak pada pendapatan asli daerah atau PAD, pemkab juga dapat ambil bagian secara aktif dalam pengelolaan migas baik informasi tentang produksi lifting, biaya operasional, hingga rencana pengembangan yang akan dilakukan,” pungkasnya.(red)
