Raperda Kepala Desa Selesai Dibahas, Atur Syarat Cakades Luar Desa

Anggota Bapemperda DPRD Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan.
Sekretaris Pansus V DPRD Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan.

SuaraBanyuurip.com – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa selesai dilaksanakan. Ada empat poin penting dalam Raperda Kepala Desa, diantaranya calon kepala desa (cakades) dari luar desa harus mendapat dukungan tertulis sebanyak 10% dari pemilih di desa tersebut.

Rapat Pansus V pembahasan Raperda Kepala Desa berlangsung, Rabu (18/11/2026) di Ruang Bapemperda DPRD Bojonegoro. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sudiyono. Dilanjutkan pembahasan substansi Raperda dipimpin oleh Sekretaris Pansus, Donny Bayu Setiawan.

Rapat pansus Raperda Kepala Desa dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Kepala Bagian Hukum, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sekretaris Pansus V, Donny Bayu Setiawan menyampaikan, ada empat poin penting yang disepakati bersama dalam pembahasan Raperda Kepala Desa. Pertama, calon kepala desa (kades) dari luar desa harus mendapat dukungan tertulis sebanyak 10% dari pemilih di desa tersebut.

“10 persen itu berdasar daftar pemilih tetap atau DPT dari pemilu terakhir,” kata Donny kepada suarabanyuurip.com.

Baca Juga :   Alas Institute dan Komunitas Mapak Sukosewu Bojonegoro Kampanye Sedekah Sampah dan Bagi Takjil

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, poin kedua tentang administrasi bakal calon kepala desa. Apabila pada masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan atau masukan dari masyarakat terkait persyaratan administrasi calon, maka panitia akan melakukan verifikasi faktual dari instansi yang berwenang.

“Ini untuk memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen administrasi bakal calon dan menghindari persoalan hukum dikemudian hari,” tegas Donny.

Poin ketiga, lanjut Donny, apabila pendaftar hanya satu orang hingga perpanjangan pendaftaran usai, maka panitia pilkades dan BPD akan musyawarah mufakat untuk menentukan apakah tahapan pilkades dilanjut atau tidak.

“Kalau tidak dilanjut, maka ditunda sampai gelombang berikutnya dan diisi PJ. Kalau dilanjut, maka calon tunggal melawan bumbung kosong. Kalau menang bumbung kosong, maka akan diadakan pilkades lagi gelombang berikutnya dan Kades diisi PJ oleh SK Bupati,” jelasnya.

Poin terakhir, tambah Donny, Kepala Desa yang sudah menjabat 2 periode sebelum UU Nomor 3 Tahun 2024, dapat mencalonkan diri satu periode lagi berdasar Perda ini.

Sebagai informasi, ada 155 desa di Kabupaten Bojonegoro yang akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 2027. Ratusan desa tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Meliputi Kecamatan Ngasem 5 desa, Kecamatan Ngraho 4 desa, Kecamatan Padangan 3 desa, Kecamatan Purwosari 1 desa, Kecamatan Sekar 2 desa, Kecamatan Sugihwaras 12 desa, Kecamatan Sukosewu 3 desa dan Kecamatan Sumberejo 7 desa.

Baca Juga :   Pemilik Pangkalan Ungkap Penyebab Kelangkaan LPG 3 Kg di Bojonegoro

Kemudian, Kecamatan Baureno 10 desa, Kecamatan Bojonegoro 4 desa, Kecamatan Dander 10 desa, Kecamatan Gayam 4 desa, Kecamatan Gondang 2 desa, Kecamatan Kalitidu 6 desa dan Kecamatan Kanor 10 desa.

Selanjutnya, Kecamatan Kapas 4 desa, Kecamatan Kedewan 1 desa, Kecamatan Kedungadem 6 desa, Kecamatan Malo 13 desa, Kecamatan Margomulyo 2 dan Kecamatan Ngambon 1 desa.

Juga di Kecamatan Tambakrejo 10 desa, Kecamatan Temayang 2 desa, Kecamatan Trucuk 3 desa, Kecamatan Balen 11 desa, Kecamatan Bubulan 2 desa dan Kecamatan Kepohbaru 15 desa.(red)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait