PI Migas J-TB Harus Gunakan Golden Share

SuaraBanyuurip.comRirin Wedia

Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, menyarankan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) menggunakan sistim golden share dalam penyertaan modal (Participating Interest/PI)  di Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB) yang dioperatori Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC).

“Kita kawal pengelolaan PI JTB. Harus gunakan sistem golden share,” tegas Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharianto kepada suarabanyuurip.com, Kamis (26/10/2017).

Politisi Partai Golkar itu berpendapat dengan sistim golden share ini, PT ADS dilarang menggandeng mitra atau investor. Karena secara otomatis Pemerintah kabupaten mendapatkan 10%  dari pengelolaan PI JTB.

“Karena yang terjadi sekarang ini keterlibatan investor justru merugikan daerah. Seperti di Blok Cepu,” ungkap Sigit.

Pengalaman pengelolaan PI di Blok Cepu, PT ADS menggandeng PT Surya Energi Raya (SER). Dengan pembagian keuntungan 75% untuk PT SER dan 25% ADS.

Selain mendapat porsi kecil, sistim pembagian keuntungan juga dinilai merugikan daerah. Karena keuntungan dari PI baru akan diterima Bojonegoro setelah semua biaya yang dikeluarkan PT SER dalam PI Blok Cepu kembali.

Baca Juga :   Tri Harmawan : TWU Beroperasi dengan Perijinan yang Lengkap

“Karena itu meski sekarang ini Blok Cepu sudah puncak produksi 200 ribu Bph, namun pendapatan PI belum dirasakan Bojonegoro,” tegas Sigit.

Untuk itu, pihaknya menyarankan agar pengelolaan PI J-TB mengacu Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Hak Partisipasi (Participating Interest) 10% Pada Wilayah Kerja Migas.

Penerapan PI menggunakan “Golden Share” ini mendapat dukungan  Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Alasannya, PI adalah hak daerah untuk berpartisipasi sekaligus berperan aktif dalam pengelolaan migas untuk kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.

“Mengelola PI artinya daerah harus membayar kewajiban keikutsertaan modal dengan besaran maksimal 10% terikat dengan poin-poin kontrak kerjasama yang juga bersedia menanggung risiko apabila merugi,” sambung Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah dikonfirmasi terpisah.

Tujuan pemberian PI melalui BUMD ini, tambah dia, agar daerah dapat benar-benar berpartisipasi dalam pengelolaan hulu migas, termasuk untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola, alih teknologi, serta melakukan pengawasan langsung kinerja industri migas di daerah-mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi.(rien)

Baca Juga :   Moeldoko Tanyakan Pengeboran Kaligaling

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *