SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mengakui adanya mark up pengadaan lahan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Tipe D di Kecamatan Temayang.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat kerugian negara sebsar Rp1,46 miliar. Dari jumlah kerugian tersebut, Pemkab baru menerima pengembalian sejumlah Rp400 juta.
Lahan yang dibebaskan seluas 2,35 hektar (Ha) dengan anggaran sebesar Rp13 miliar dari APBD 2017 lalu.
“Namun bisa dipastikan, proses ini tidak hanya berhenti pada pengembalian uang saja,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bojonegoro, Yayan Rohman, ditemui suarabanyuurip.com di Kantornya, Jumat (6/7/2018) lalu.
Dalam surat yang diterima Pemkab Bojonegoro, BPK telah merekomendasikan kepada pihak penyedia lahan agar kerugian negara dalam pengadaan lahan untuk RSUD Tipe D di Kecamatan Temayang dikembalikan.
“Harapannya ya segera dikembalikan semua, dan kasus seperti ini tidak terulang kembali,” imbuh Yayan.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, telah mengingatkan kepada Bagian Perlengkapan setempat untuk mengembalikan potensi kerugian pengadaan tanah tersebut.
Permintaan tersebut menyusul adanya laporan BPK tentang temuan potensi kerugian akibat mark up dana saat pembebasan lahan.
“Sudah kita minta itu dikembalikan. Kita juga sudah memanggil pihak eksekutif untuk menjelaskan kronologisnya,” jelas Ketua DPRD, Sukur PriyantoJuni lalu.
Tujuan pembangunan rumah sakit tipe D itu agar bisa membantu mengkover fasilitas kesehatan di wilayah selatan Bojonegoro.
“Bukan memberi manfaat, tapi justru malah berujung petaka,” ucap politisi Partai Demokrat itu.
Informasi sementara yang didapat wakil rakyat, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan RSUD itu akan dibahas lagi pada tahun 2019.
“Tahun depan akan dibahas lagi,” pungkasnya. (rien)
