SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Sebanyak 4.127 tenaga kerja (naker) di proyek gas Jambaran Tiung Biru (JTB) telah kehilangan pekerjaan. Jumlah itu diprediksi terus bertambah karena sejumlah perusahaan di JTB banyak yang habis kontrak.
Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Slamet mengatakan pengurangan naker terjadi semenjak Juni 2021 hingga saat ini.
“Pengurangan naker karena perusahaan di JTB banyak yang kehabisan kontrak, meski ada beberapa yang diperpanjang hingga Agustus mendatang,” katanya, Senin (20/6/2022).
Dia mengatakan, berakhirnya kontrak sejumlah perusahaan tentu menyebabkan pengurangan naker di JTB. Sebab, jika dihitung mulai Maret 2021 jumlah naker di JTB sebanyak 7.054. Kini, per Mei 2022 lalu jumlahnya menjadi 2.927 naker.
“Sehingga, sudah ada 4.127 naker yang menganggur. Namun, data ini dinamis karena naker pindah ke perusahaan lain jika perusahaan sebelumnya kontraknya habis,” jelasnya.
Dia mengatakan, ada 20 perusahaan yang masih aktif dan memiliki kontrak kerja di proyek JTB hingga Mei 2022 lalu. Jumlah itu, berkurang dari yang sebelumnya ada 27 perusahaan yang aktif per Desember 2021 lalu.
“Sehingga hal itu, yang menyebabkan terjadinya pengurangan naker. Karena banyak perusahaan masa kontraknya habis,” katanya.
Namun, Disperinaker untuk mengurangi naiknya angka pengangguran yang disebabkan jumlah PHK karena kontrak kerja selesai terutama di sektor Migas Disperinaker Bojonegoro telah menyebar informasi saat ada bursa kerja. Yakni melalui media digital, radio, papan pengumuman hingga di laman bojonegorokarir.com.
“Juga menyelenggarakan pameran bursa kerja serta optimalisasi BLK, lembaga pelatihan kerja swasta, BKK di SMK dan lemabaga penempatan tenaga jerja swasta. Termasuk memperluas kesempatan kerja di sektor informal melalui wirausaha baru dengan memanfaatkan potensi lokal,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan harus ada keterlibatan pemerintah daerah untuk mengurangi angka pengangguran terbuka. Salah satunya dengan menyerap tenaga kerja lokal saat melakukan pembangunan daerah
“Tahun ini pekerjaan proyek di Bojonegoro dilakukan dan pemenang tender harus menggunakan tenaga kerja lokal. Maka perlu adanya keterlibatan pemerintah,” tegas Lasuri.(jk)
