Suarabanyuurip.com – Sami’an Sasongko
Jakarta – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong penerima manfaat bantuan sosial untuk mandiri secara ekonomi. Komisi yang membidangi kegamaan dan sosiali ini memuji langkah pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyiapkan berbagai program untuk kemandirian penerima manfaat.
“Banyak sekali program Ibu Mensos Risma yang membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi bantuan sosial itu bukan untuk memelihara kemiskinan,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi.
Ashabul Kahfi menyatakan, intervensi melalui bantuan sosial dan program pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat tidak mampu bisa keluar dari kemiskinan.
Dilihatnya bahwa Kemensos menempuh langkah serius dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Melalui pendamping telah bekerja sistematis melakukan pemutakhiran data.
“Kuncinya dari pendataan. Ada pendamping di lapangan,” katanya dikutip dari laman resmi Kemensos.
Peran penting pemutakhiran data juga terletak pada peran Pemerintah Daerah (Pemda). Karena proses pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang dari daerah. “Makanya kita dorong Pemda rutin melakukan up-date data,” tandasnya.
Sementara Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Salahuddin Yahya menyatakan, sesuai arahan Mensos, untuk membantu masyarakat pra-sejahtera, Kemensos menyalurkan bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT. Selain itu, dikembangkan program baru yaitu ATENSI, bantuan untuk Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu (YAPI).
Ada juga bantuan PENA yaitu Pahlawan Ekonomi Nusantara dan ada bantuan RST (Rumah Sejahtera Terpadu).
“RST diberikan kepada masyarakat setelah dilakukan asesmen untuk memastikan bahwa masyarakat membutuhkan bantuan-bantuan sosial dari Kemensos,” katanya.
Salahuddin berharap, dalam pelaksanaan program ini semua pihak terkait bisa meningkatkan sinergi.
“Terlebih, pelaksanaan program terhitung tinggal dua bulan lagi sudah memasuki akhir tahun,” pungkasnya.(sam)
