Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sukur Priyanto, menuding rencana kebijakan Bupati Anna Mu’awanah akan membuka beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa pada jenjang pasca sarjana atau Strata 2 (S2) dilingkup pemerintahan desa pada tahun 2023 mendatang tidak adil.
Bahkan, berpotensi menimbulkan kecemburuan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat.
Sukur mendasarkan pandangannya pada rencana Bupati Anna menggunakan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemkab Bojonegoro sebesar kurang lebih Rp10 miliar untuk beasiswa para Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa, dan pengurus BUMDesa.
“Penggunaan APBD tersebut cenderung akan menimbulkan kecemburuan. Sebab masih banyak ASN yang belum bisa mengenyam pendidikan S1,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (17/11/2022) kemarin.
Politisi Partai Demokrat ini mengaku, banyak ASN yang mengadu ke pihaknya perihal mengajukan ijin belajar jenjang sarjana yang dirasa justru dipersulit. Padahal memakai biaya sendiri. Disisi lain, Bupati malah akan membuka beasiswa menyasar lingkup pemerintah desa dengan biaya APBD.
“Menurut saya kebijakan Bupati tentang RPL S-2 itu tidak adil. Tidak ideal. Jangan sampai ini menimbulkan kecemburuan sesama aparatur pemerintahan,” tandasnya.
Agar tidak ada kecemburuan, lanjut Sukur, semestinya ASN juga diberikan ruang untuk melanjutkan belajar. Baik berupa persyaratan mendapatkan ijin mudah maupun dukungan pembiayaannya.
“Kinerja ASN kan juga luar biasa di pemerintahan kabupaten. Jadi penting juga dipikirkan, apakah out put dari RPL ini betul-betul meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Maka sebaiknya Bupati jangan gegabah,” tegasnya.
Dikutip dari laman Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yang diunggah pada 10 November 2022. Bupati Anna Mu’awanah berencana bakal memberikan beasiswa kepada 750 orang pada 2023. Peruntukannya tidak hanya bagi S1 saja, tapi juga akan membuka beasiswa RPL Desa untuk S2 bekerjasama dengan universitas-universitas negeri ternama.
Dalam rencana, Bupati perempuan pertama di Bojonegoro ini akan diadakan penambahan sasaran. Tidak hanya untuk kepala desa, perangkat desa, BPD, pengurus Bumdes, pendamping profesional desa, namun juga untuk pengurus PKK desa/ kader-kader pembangunan dan pemberdayaan di desa dan ketua RT, RW yang memenuhi syarat.(fin)
