Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta -Indonesia berkomitmen melanjutkan hilirisasi tambang. Setelah bijih nikel, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023.
Jokowi menegaskan, hilirisasi industri dapat memicu surplus neraca perdagangan Indonesia. Dicontohkan, seperti pelarangan bijih nikel dari Rp20 triliun dapat naik signifikan lebih dari Rp300 triliun.
“Sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus, yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun kita. Baru 29 bulan yang lalu, kita selalu surplus. Ini, ini yang kita arah,” ujarnya.
Meski Indonesia kalah di World Trade Organization (WTO) atas gugatan larangan ekspor nikel, Jokowi menegaskan akan tetap melakukan hilirisasi bahan-bahan tambang agar memberikan keuntungan berlipat.
Menurutnya, gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat. Namun Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju.
“Negara kita ingin menjadi negara maju. Kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja kita takut, mundur, enggak jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju. Terus, saya sampaikan kepada Menteri, ‘Terus, tidak boleh berhenti. Tidak hanya berhenti di nikel, tapi terus yang lain,’” pungkasnya.
Kebijakan Jokowi melarang bijih bauksit mendapat dukungan Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru. Ia menilai larangan ekspor bijih bauksit bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatkan penerimaan devisa.
“Kebijakan ini banyak mendatangan multiplier effect bagi Indonesia,” tegas Politisi PDI-Perjuangan itu.
Namun, Gus Falah, biasa disapa, mengingatkan bahwa pelarangan ekspor bijih bauksit harus dibarengi upaya maksimal pemerintah dalam menyukseskan hilirisasi bauksit di dalam negeri. Salah satunya dengan membangun smeltee bauksit.
“Kesuksesan hilirisasi bauksit tak akan tercapai tanpa pembangunan smelter bauksit secara sistematis dan masif. Oleh karena itu, Pemerintah harus maksimal mendorong pembangunan smelter bauksit,” tegasnya.
Gus Falah mengungkapkan kendala paling besar dalam pembangunan smelter bauksit adalah finansial, serta teknologi. Berdasarkan laporan para pengusaha bauksit, pembangunan smelter bauksit tidak terlalu didukung lembaga pemberi pinjaman atau investor. Bahkan, perbankan milik pemerintah juga tak antusias memberi pinjaman pada proyek smelter bauksit.
“Nah, ini yang harus diperhatikan pemerintah. Hendaknya pemerintah mendorong pendanaan bagi proyek smelter ini. Kalau investor luar negeri mau mendanai, seharusnya juga dipermudah,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur X itu.(suko)
