Pedagang Pasar Kota Minta Pemkab Bojonegoro Hormati Hukum

POLEMIK : Pedagang Pasar Kota meminta Pemkab Bojonegoro menghormati hukum karena para pedagang memiliki akte notaris sewa beli.

Suarabanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Para pedadang Pasar Kota Bojonegoro meminta Pemkab menghormati hukum dan tidak menekan pedagang yang kini berjualan di pasar. Hal ini menanggapi sikap Pemkab yang mengklaim kepemilikan tanah Pasar Kota. Sebab, secara yuridis pedagang Pasar Kota juga memiliki akta notaris sewa beli.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kota Bojonegoro Wasito mengatakan, keresahan pedagang Pasar Kota dimulai saat adanya pemindahan pedagang lesehan. Sejak itu, banyak aparat pemerintah seperti Satpol PP, BPBD, Dishub, dan Linmas sering masuk ke dalam pasar. Sehingga mengganggu kenyamanan berdagang.

“Termasuk memasang stiker bertuliskan ‘Bangunan Ini Berpotensi Rawan Bencana atau Roboh’. Ini urgensinya apa? Aparat pemerintah sering memasuki area pasar,” katanya, Sabtu (28/1/2023).

Dia mengatakan, harus ada dialog pemerintah dengan para pedagang. Pedagang berharap Pemkab tidak main hakim sendiri. Sebab, secara yuridis pedagang Pasar Kota memiliki akta notaris sewa beli dan Pemkab harus menghormati itu.

Apalagi, lanjut dia, Pemkab Bojonegoro bukan yang membuat Pasar Kota. Tetapi ada perjanjian antara Pemkab dengan PT Alimdo, yakni PT Alimdo sebagai investor membangun pasar dan disewakan kepada para pedagang.

Baca Juga :   Bupati Tak Temukan Perjanjian 30 Tahun, Pedagang : Akte Sewa Beli Tak Ada Batas Waktu

“Itu yang menjadi dasarnya. Juga semua pedagang pasar memiliki perjanjian dengan PT Alimdo,” katanya.

Sementara itu, sebelumnya, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Andi Panca Wardana mengatakan, status hak pakai tanah pasar kota milik Pemkab Bojonegoro sesuai nomor 16 Kelurahan Ledok Wetan tertanggal 16 November 1992.

“Jadi sebelumnya tanah yang digunakan sebagai pasar kota itu tercatat atau hak milik Pemkab Bojonegoro. Tapi sertifikatnya baru terbit 1992 dengan luas 17,205 meter persegi,” katanya.

Dia mengatakan, sesuai dengan hasil rapat, divestasi, dan penilaian likuidasi aset pasar itu milik pemkab. Termasuk dari peraturan bupati (perbub) juga menyatakan seperti itu.

“Tidak ada keterangan menjadi aset orang lain, berdasarkan data-data yang kami miliki. Sehingga tugas dari BPKAD melakukan pengamanan salah satunya dengan pemasangan plang dan pemagaran,” katanya.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *