Suarabanyuurip.com – Sami’an Sasongko
Jakarta – Kepala Desa (Kades) tidak perlu takut dengan siapapun oknum tertentu selama dalam menjalankan pemerintahan sudah baik, transparan dan akuntabel melibatkan banyak warga melalui musyawarah desa (Musdes) setiap perencanaan pembangunan.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.
“Kades tidak perlu takut dengan siapapun, yang penting kerjanya sudah benar,” kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, dikutip dari laman resmi Kemendes PDTT.
Pria yang karib disapa Gus Halim ini menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) adalah pemerintahan yang paling transparan. Perencanaan pembangunan di desa harus melalui musdes dengan melibatkan banyak masyarakat. Selain itu, hanya desa yang memperlihatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tempat strategis, termasuk kantor desa dan balai desa.
“Karena itu untuk apa takut. Semua data, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa diakses oleh semua warga desa dan publik,” tandasnya.
Berkaitan dengan pelaporan pemanfaatan DD yang selama ini masih belum sempurna, lanjut Gus Halim, tidak langsung dikategorikan pelanggaran hukum. Menurutnya, Jaksa Agung dan Kapolri telah berkomitmen mengawal pemanfaatan DD dan memberikan bimbingan bagi perangkat desa.
“Untuk itu, Kemendes PDTT selalu membangun sinergi dengan Kejaksaan Agung dan Polri agar desa benar-benar merasa aman dalam memanfaatkan dana desa untuk pembangunan,” ujarnya.
“Saya juga meminta, Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk mengawal penyaluran BLT dan PKTD. Jadi saya yakin pihak-pihak tertentu tidak akan berani menggangu desa,” jelasnya.
Di contohkan terkait pemanfaatan DD untuk pembangunan Embung, dipersilahkan menggunakan DD. Namun dengan catatan level kecil. Jika besar, disarankan untuk melibatkan Supra Desa.
“Seperti meminta bantuan ke Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR yang miliki program pembangunan Embung,” pungkasnya.(sam)
