Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupisi atau KPK mengingatkan agar mahalnya ongkos politik setiap pemilihan umum (Pemilu) tidak menjadikan korupsi di Indonesia kian marak. Penyelenggara negara diimbau untuk tidak tergiur melakukan tindak pidana korupsi.
“Untuk itu, KPK meminta komitmen dari Kepala Daerah beserta jajaran dan pimpinan DPRD untuk menjauhi tindak pidana korupsi,” keta Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Maruli Tua dalam pernyataan tertulisnya.
Berdasarkan data KPK, lanjut Maruli, biaya politik calon bupati/wali kota rata-rata Rp30 miliar, sementara gaji bupati/wali kota terpilih selama 5 tahun di bawah biaya politik. Begitu juga biaya politik menjadi gubernur bisa mencapai Rp100 miliar, sedangkan untuk pemilihan presiden, biayanya tidak terhingga atau unlimited.
‘Hal itulah yang akhirnya menjadikan korupsi sebagai jalan pintas untuk pejabat publik mencari ongkos tambahan,” tegasnya.
Maruli mengungkapkan wilayah korurpsi jamak terjadi di area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang rawan terjadinya penggelapan aset akibat pengamanan yang lemah. Atau pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang rawan suap/gratifikasi proyek.
Pengelolaan keuangan desa juga menjadi tempat rawan terjadi korupsi. Maruli menyebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) serta pemerintah desa mengarahkan anggaran desa untuk proyek dan kerja sama dengan mitra-mitra tertentu dengan menyalahgunakan kewenangan.
“Area manajemen ASN sangat rentan terjadinya jual beli jabatan dan terjadinya suap/gratifikasi sehingga kami meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi palang pintu agar tidak terjadinya jual beli jabatan ini dengan pelaksanaan sistem merit. Sebab Area Optimalisasi Pajak Daerah rentan terjadinya penggelapan penerimaan pajak dan suap/gratifikasi,“ tambah Maruli.(suko)
