Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyebut salah satu anggotanya inisial ADP merupakan korban unggahan video TikTok yang diberi narasi suka open booking out (BO).
Anggota BK DPRD Bojonegoro, Sudiono mengatakan, bahwa anggota DPRD dari Fraksi PKB, ADP, yang wajahnya diduga mirip dengan sosok yang berada dalam video viral di media sosial (medsos) dinyatakan sebagai korban unggahan medsos.
“ADP dari Fraksi PKB ini adalah korban unggahan medsos. Ini hasil analisa yang kami rapatkan di badan kehormatan bersama pimpinan,” kata Sudiono kepada SuaraBanyuurip.com, Selasa (02/05/2023).
Politikus asal Partai Gerindra ini menyatakan alasan yang mendasari keputusan BK, yaitu akun pengunggah video bernarasi anggota dewan suka open BO sudah hilang atau sudah tidak aktif.
“Kemarin, si korban juga (ADP) saya tanya, kira-kira ada upaya untuk lapor ke APH (Aparat Penegak Hukum) atau tidak, itu monggo (silakan) saya kembalikan kepada korban. Dan jawaban korban karena akun itu sudah meminta maaf di medsos sehingga hal ini (lapor APH) juga tidak dilakukan oleh anggota DPRD tersebut,” ujarnya.
Mantan Kepala Desa Padang, Kecamatan Trucuk ini menambahkan, perkara unggahan yang ada di medsos itu masuk ke badan kehormatan bukan karena adanya delik aduan. Melainkan karena BK menanggapi ramainya medsos yang memperbincangkan unggahan menyangkut anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB.
“Itu kesepakatan (BK) pada hari ini kami sampaikan kepada media supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Karena tahun ini adalah tahun politik. Sehingga kasihan juga kepada si korban (ADP) kalau hal ini tidak dihentikan,” bebernya.
Disinggung perihal video yang beredar asli atau tidak. Sudiono berdalih hal tersebut bukan ranah BK, tetapi merupakan ranah APH. Sehingga pihaknya tidak bisa memberikan tanggapan ihwal sosok dalam video itu asli demikian atau palsu.
“Karena si pengunggah sendiri juga sudah mengatakan kalau itu adalah editan,” ucap Sudiono.
Terpisah, mantan Ketua DPRD Bojonegoro periode 1999-2004, H. Anwar Sholeh mempertanyakan hasil kesepakatan BK DPRD Bojonegoro yang menyebut ADP sebagai korban. Karena menurut dia, jika sebetulnya yang dicari adalah kebenaran, bukan mencari siapa yang salah, maka seharusnya pihak pengunggah juga ditelusuri.
“Pengunggah ini kenapa mengunggah video anggota DPRD dan berujung gaduh. Keterangan dari dua pihak ini juga perlu diketahui, karena bagaimanapun telah mencemarkan lembaga. BK harusnya panggil dua pihak itu. Beda kalau lembaga merasa tidak dicemarkan ya sudah,” tuturnya.
Sementara itu, anggota BK DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB, Nafik Sahal, tidak memberikan komentar kepada wartawan. Begitu pun Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Bojonegoro, Abdulloh Umar tidak dapat dikonfirmasi mengenai hasil kesepakatan BK.(fin)
