Suarabanyuurip.com – Sami’an Sasongko
Jakarta – Empat kementerian kini sedang mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah guru non-Aparatur Sipil Negara atau non-ASN. Keempat kementerian itu adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non-ASN. Kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, usai Rapat Tingkat Menteri bersama Mendikbudristek, Nadiem Makarim, di Jakarta, Jumat (05/05/2023).
Per 1 Mei 2023, usulan formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima sebanyak 266.560 formasi. Perihal kebutuhan guru ini, Menteri Anas berharap segera diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
“Dan ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan,” ungkap Menteri Anas, dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB.
Sementara Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengatakan, jajarannya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru non-ASN ini. Salah satu langkah yang ditempuh Mendikbudristek adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan.
“Itu yang kita ingin lebih banyak lagi guru non-ASN yang layak menjadi PPPK. Dan kami juga memikirkan bagaimana kedepannya kita menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pembahasan bersama tiga kementerian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan, khususnya guru.
“Kita sudah memiliki Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kita juga memiliki alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah. Ini kita cari lagi bagaimana caranya bisa lebih kena dengan kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat diadakan oleh sekolah, artinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan,” kata Suahasil.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan, aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah untuk didiskusikan bersama penyelesaiannya.
“Kemudian dicari formulasi dan solusi terbaik hingga semuanya bisa berjalan,” tandasnya.
Dalam rapat ini, selain bersama Nadiem, juga diikuti oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.(sam)
