Kejati Jatim Didesak Segera Eksekusi 2 Polisi Terpidana Kasus Kekerasan Jurnalis

ILUSTRASI : Foto merupakan ilustrasi berita. (Suarabanyuurip.com/siaran pers Aliansi Jurnalis Independen di aji.or.id)

Suarabanyuurip.com – Teguh Budi Utomo

Surabaya – Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, segera mengeksekusi dua oknum anggota Polri pelaku penganiayaan terhadap Nurhadi, Jurnalis Tempo yang bertugas di Surabaya.

Mereka oleh lembaga peradilan telah dinyatakan bersalah, dalam kasus penganiayaan terhadap Nurhadi. Vonis tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan kasasi, serta telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022 tertanggal 16 November 2022, Permohonan Kasasi dari dua terdakwa, Purwanto dan M. Firman Subkhi, ditolak. Putusan MA ini memperkuat Putusan Tingkat Banding yang menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pers secara bersama-sama, serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing delapan bulan.

Keduanya juga dihukum membayar restitusi sebesar Rp13.819.000 kepada Nurhadi, dan Rp21.650.000 kepada rekan Nurhadi berinisial F yang turut menjadi korban.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Eben Haezer, mengatakan, sudah enam bulan sejak putusan itu terbit, kedua terdakwa yang kini terpidana tersebut belum dieksekusi.

“Bahkan beberapa Anggota AJI Surabaya sempat melihat Terdakwa masih menjalankan tugasnya sebagai Anggota Polri,” kata Eben Haezer dalam pers rilis yang diterima Suarabanyuurip.com, Selasa (30/05/2023).

Eben Haezer mendorong agar Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut, segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Sekaligus memastikan keduanya membayarkan restitusi seperti telah disampaikan dalam putusan di pengadilan.

Menurutnya, eksekusi tersebut penting segera dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban. Selain itu juga untuk menunjukkan komitmen Kejati Jatim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

“Kami juga meminta Kapolda Jawa Timur (Jatim) untuk turut mendukung penegakan hukum terhadap dua orang anggotanya tersebut,” tegas Eben Haezer.

Lebih dari itu, tambah Eben Haezer, pihaknya berharap agar Polda Jatim semakin berkomitmen mendorong para anggotanya untuk melindungi kemerdekaan pers, dan tidak menjadi aktor kekerasan terhadap jurnalis.

Sementara itu, Salawati, Pengacara pada LBH Lentera yang juga menjadi bagian dari Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis di Jatim, menambahkan, aliansi ini akan terus mengonsolidasikan diri dan merapikan keberadaanya setelah proses advokasi terhadap Jurnalis Nurhadi berakhir.

Hal itu dia sampaikan ketika menjadi salah satu panelis dalam diskusi World Press Freedom Day (WPFD) 2023 yang digelar AJI Surabaya bersama Project Multatuli dan Federasi KontraS beberapa waktu lalu.

“Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis ini akan terus kami rapikan sebagai wadah teman-teman yang mewakafkan diri pada perjuangan, dan kerja -kerja kebebasan pers khususnya di Jatim,” tambah Salawati.

Kedepannya apabila ada jurnalis di Jatim menjadi korban kekerasan karena aktivitas jurnalistik yang mereka lakukan, bisa mendapatkan pendampingan dari aliansi.

“Kami juga mendorong dan berharap makin banyak organisasi atau jaringan pro demokrasi dan institusi yang bekerja untuk kebebasan pers yang akan berkolaborasi dalam aliansi ini nantinya. Sebab, keberhasilan advokasi tak bisa dilepaskan dari kuatnya bangunan solidaritas sesama dan kolaborasi,” imbuh Salawati.

Perjalanan Kasus Nurhadi

Pada 27 Maret 2021, Jurnalis Tempo Nurhadi dianiaya sekelompok orang saat meliput di Gedung Samudra Bumimoro yang terletak di Jl Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jatim. Saat itu ia mendatangi gedung tersebut untuk melakukan investigasi, terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji, yang sedang ditangani KPK.

Di lokasi tersebut sedang berlangsung resepsi pernikahan antara anak Angin Prayitno Aji dan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim.

Saat itu, Nurhadi yang kedapatan memotret Angin Prayitno Aji yang sedang berada di atas panggung pelaminan, kemudian ditarik, dipiting, dipukul oleh beberapa orang lalu dibawa ke gudang di belakang tempat resepsi. Di sana, dia disekap, diinterogasi, dan dipaksa membuka isi ponselnya. Seluruh data di ponsel dihapus dan simcard HP Nurhadi dirusak.

Selain itu, pelaku juga membawa Nurhadi ke sebuah hotel. Di sini mereka memaksa Nurhadi untuk memastikan bahwa foto yang dia ambil di lokasi resepsi tidak sampai dipublikasikan di Tempo.

Kasus ini kemudian bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya setelah dilaporkan ke Polda Jatim oleh Nurhadi yang didampingi dan diadvokasi oleh Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis yang beranggotakan AJI Surabaya, AJI Indonesia, LBH Lentera, KontraS Surabaya, LBH Pers dan Tempo.

Pada 12 Januari 2022, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kedua Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis penjara 10 (sepuluh) bulan.

Kemudian, di Pengadilan Tingkat Banding, diputuskan pada tanggal 4 Februari 2022 bahwa kedua Terdakwa terbukti bersalah dan divonis 8 (delapan) bulan penjara, atau lebih rendah dari putusan di pengadilan tingkat pertama. (tbu)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *