Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Komisi XI DPR RI berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke depan nanti tidak sekadar melakukan pemeriksaan keuangan berdasarkan laporan. Pemeriksaan harus dapat mengukur kinerja penggunaan anggaran.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan selama ini BPK memiliki tugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan lembaga negara.
“Maka yang kita inginkan adalah ke depan pemeriksaan BPK itu lebih bisa mengukur kinerja-kinerja dari anggaran. Itu yang kita ingin ditingkatkan ke depan,” ujarnya usai rapat Pengambilan Keputusan Calon Anggota BPK RI di gedung Nusantara I, Senayan Jakarta.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyoroti tingginya persentase rekomendasi temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh auditee. Padahal menurutnya, BPK mempunyai mandat oleh Undang-Undang menyangkut temuan yang merugikan negara bisa mengajukan ke APH.
“Saya kira ini harus menjadi perhatian. Memang kemudian undang-undang memberi mandat ke BPK kalau temuan itu menyangkut dan kerugian negara itu BPK kemudian bisa mengajukan ke APH. Bagaimana meminimalisir dari LHP yang pending,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu dikutip dari Parlementaria.
Anggota BPK, Slamet Eddy Purnomo mengatakan faktor penyebab tingginya persentasi LHP yang belum ditindaklanjuti, sebanyak 51,8% lebih karena ketidakpatuhan auditee, dalam hal ini adalah pemerintah daerah karena terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Slamet mengungkapkan, ada 8.116 masalah dengan nilai ekonomi sekitar Rp17,3 triliun, dan sebagian besar adalah masalah yang berada di BUMN.
“Sebanyak 44,8% lebih karena kelemahan sistem pengendalian internal, sebanyak 7.020 masalah,” pungkasnya saat memberikan paparan.(suko)
