BUMD Sakit di Bojonegoro Diperiksa BPK

SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bojonegoro dikabarkan terkena pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Setidaknya ada dua BUMD yang disebut “sakit” dalam pemeriksaan.

Konon, BPK mendapati dua entitas milik pemerintah daerah itu ketika pelaksanaan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan operasi yang tidak optimal pada tahun anggaran 2020 sampai dengan semester I tahun 2023.

Berdasar informasi yang dihimpun oleh SuaraBanyuurip.com dari sumber terpercaya, berbagai dokumen BUMD diminta oleh BPK melalui maklumat instansi yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini, baik dalam bentuk hardcopy dan softcopy diminta untuk pemeriksaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah membenarkan kabar adanya pemeriksaan dari BPK kepada BUMD di Bojonegoro. Meski begitu, perempuan santun dan ramah ini menyebutkan bahwa BPK hanya memeriksa BUMD yang sakit.

“Betul ada pemeriksaan pada BUMD yang sakit yaitu GDK (Griya Dharma Kusuma) dan Apotik Sidowaras. Hanya (BUMD) yang sakit, yang sehat sudah lalu,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Jumat (10/11/2023).

Kendati, hasil pemeriksaan BPK terhadap dua entitas yang dinyatakan sakit itu belum dapat diketahui secara pasti.

Untuk diketahui, Apotik Sidowaras sebetulnya telah dilikuidasi, penutupuannya sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2016. Tetapi meski demikian, saat itu belum ada pelaporan penghentian atau penonaktifan pajak. Di lain sisi cashflownya dititipkan ke kas daerah (sekarang BPKAD) sebanyak Rp 500juta, tetapi pajaknya belum dibayar.

Sementara BUMD PT GDK merugi sebesar Rp. 932 juta berdasarkan catatan LHP BPK tahun 2019 lalu. Padahal perusahaan pelat merah ini sebelumnya telah mendapatkan modal sebesar Rp. 7.9 miliar.(fin)