SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta ratusan kombi dalam salah satu usulannya di rapat pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2024. Sontak, usulan ini menuai cecaran pertanyaan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat kepada Kepala DKPP, Selasa (05/09/2023).
Hadir dalam Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024, Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Kepala Daerah (OPD) non camat.
Kepala DKPP Bojonegoro, Helmy Elisabeth, mengajukan beberapa usulan, salah satunya adalah program hibah kombi (mesin combine harvester) kepada gabungan kelompok tani sebanyak 150 unit. Anggota Banggar berbeda pandangan perihal usulan ini.
Salah satu anggota Banggar, Ali Huda menilai, usulan bantuan kombi adalah usulan yang tidak sesuai nalar. Sebab bantuan kombi tidak mungkin akan dinikmati petani, melainkan pengusaha. Pendeknya, paling-paling gapoktannya.
Selain itu, tidak ada penjelasan rinci dari DKPP mengenai penerima manfaatnya. Kriterianya pun tidak jelas dan tanpa dasar. Sehingga anggota DPRD yang terpilih kali ke empat ini menduga bantuan tersebut sarat dengan kepentingan politik yang mengarah pada salah satu partai.
“E mbok yao kita berpikir yang waras Bu Helmy ya, jangan suka mbento kayak njenengan itu,” kata Ali Huda.
Begitu juga Sigit Kushariyanto, Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, mengaku kaget dan terheran-heran atas usulan kombi DKPP. Karena tiba-tiba jumlah usulannya ratusan dan nominalnya mencapai hampir Rp100 miliar.
Bagi mantan kepala desa ini, jangankan tentang usulan yang dinilai belum jelas dasarnya, bahkan pokir para anggota DPRD yang aspirasi diserap dari masyarakat berupa proposal utamanya kombi saja banyak yang ditolak.
“Indikatornya apa? ya mohon data gapoktan yang disasar itu kirimkan datanya kepada kami,” ujar Sigit.
“Saya kira, Bu Helmi ketika mengalokasikan anggaran untuk Alsintan itu tidak ujug-ujug (tiba-tiba), tapi bermula dari usulan Komisi B,” sergah Sutikno, anggota Banggar dari Fraksi PKB.
Awal usulan itu sebab dari peristiwa anjloknya harga gabah. Ketika dilihat, penyebabnya diketahui kemudian karena manakala panen raya tidak ada petani yang punya kombi. Yang ada dari wilayah Cepu masuk ke Bojonegoro.
Mochlasin Afan mengemukakan prinsip, Banggar DPRD tidak mungkin menyetujui usulan anggaran jika tidak mengetahui data, tentang siapa calon penerima manfaatnya, berapa besaran anggarannya, ataupun bentuk programnya.
Secara prinsip, usulan dari DKPP itu sama dengan usulan berkaitan BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa). DPRD tidak boleh memberikan cek kosong, sebaliknya harus jelas cek tersebut akan ditulisi apa. Tidak boleh tidak jelas, misalnya hanya berbunyi menganggarkan Alsintan Rp69 miliar kepada gapoktan begitu saja.
“Gapoktan yang mau dikasih ini datanya harus diketahui untuk dikaji. Karena ini tahun politik, perlakuannya harus sama, baik BKKD maupun alsintan,” tegas Afan.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto menganggap, alokasi untuk kombi adalah usulan yang hanya membuang duit (uang). Tegas dia nyatakan tidak setuju bantuan kombi itu. Toh meski begitu, dia setuju jika satu bantuan kombi 1 unit saja tiap kecamatan.
“Bukan tidak mau bantu petani, tapi petani kita saat panen itu padinya ditebas,” ucapnya.
Menanggapi itu, Kepala DKPP, Helmy Elisabeth menjelaskan, bantuan kombi dampaknya memang tidak langsung manfaatnya kepada masing-masing petani. Karena bantuan sifatnya hibah, tidak boleh diberikan langsung kepada perorangan kepada petani. Namun kepada kelompok.
Secara teknis, DKPP akan memberikan dampingan kepada kelompok tani dalam menggunakan alsintan berupa kombi yang diberikan. Sedangkan manfaat kepada petani nantinya berupa tidak adanya tekanan dari pemilik kombi untuk mendominasi harga gabah di tingkat petani.
“Saat petani kita panen, tapi tidak ada kombi, (berakibat) harga berapapun akan dilepas oleh petani,” jelasnya.
Terpisah, Ahmad Suyono menyatakan, rapat Banggar malam ini dilanjutkan. Sesuai informasi yang dia terima, Kepala DKPP bakal memberikan data yang diminta anggota dewan terkait usulan-usulan programnya.
“Malam ini kami lanjutkan pembahasan,” beber Politikus Partai Nasdem.(fin)
