Proyek Infrastruktur di Bojonegoro Minim Serapan Tenaga Kerja Lokal

SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho

Bojonegoro – Proyek rekonstruksi Jalan Gayam – Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, senilai Rp 16 miliar minim serapan tenaga kerja. Proyek jalan rigid (beton) itu sekarang ini memasuki tahap pemerataan beskos.

“Warg sini sedikit yang kerja di situ. Kan semua pakai alat berat,” kata salah satu perangkat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam, yang meminta tak ditulis namanya.

Desa Brabowan merupakan satu-satunya desa yang dilintasi proyek jalan rigid Gayam – Beged. Panjang jalan yang dilewati mencapai 2,2 Kilometer. Jalan yang sebelum berstatus jalan desa telah ditingkatkan menjadi jalan kabupaten.

Proyek jalan rigid Gayam – Beged dilaksanakan oleh PT Satria Mandala Abadi beralamatkan Jalan Raya Bojonegoro – Cepu RT 011 RW 003 Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, dengan nilai kontrak Rp 16 miliar dari pagu Rp 17,5 miliar.

Minimnya serapan tenaga kerja lokal dibenarkan anggota DPRD Bojonegoro, Sigit Kusharyanto. Menurut Sigit, sapaan akrbanya, kondisi tersebut mayoritas terjadi pada proyek-proyek besar yang dibiayai APBD Bojonegoro.

Politisi Partai Golkar itu menilai, minimnya serapan tenaga kerja ini dikarenakan banyak pekerjaan yang menggunakan alat berat untuk mengejar target penyelesaian. Sehingga keterlibatan warga sekitar proyek cukup minim.

“Bisa dilihat sendiri untuk proyek U-Ditch saja menggalinya pakai alat berat. Padahal itu kan bisa dikerjakan warga,” ujar Sigit kepada suarabanyuurip.com dalam satu kesempatan.

Seharusnya, menurut Sigit, dengan gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur di Bojonegoro sekarang ini bisa memberikan peluang kerja bagi warga lokal untuk mengurangi pengangguran.

“Jika banyak warga Bojonegoro yang bekerja, tentu perputaran uang tetap akan di sini. Tapi kalau banyak menggunaan alat berat, uang dari sini akan lari ke luar Bojonegoro, karena alat-alat itu didatangkan dari luar daerah,” tutur Ketua Fraksi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu, Sigit menyarankan agar pelaksanaan proyek infrastruktur di Bojonegoro bisa memberikan kesempatan besar bagi warga lokal untuk terlibat. Yakni dengan mengurangi penggunaan alat berat dan menata ulang jadwal lelang agar target penyelesaian pekerjaan bisa lebih panjang.

“Lebih baik waktu pengerjaan diperpanjang dan warga lokal bisa terlibat maksimal. Daripada seperti sekarang ini serapan warga lokal minim,” pungkas Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro ini.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro, tahun 2023 pembangunan jalan dianggarkan sebesar Rp846 miliar untuk 70 paket pekerjaan.

Belum lagi proyek infrastruktur lainnya seperti pembangunan jembatan, tembok penahan tanah (TPT), gedung dan lainnya.(suko)