Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sukur Priyanto menerima aduan para guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT). Aduan mereka seputar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional guru tahun 2023.
Hadir menemui Politikus Partai Demokrat itu, dua GTT, yakni Eka Kurnia Wati asal Desa Kedewan, Kecamatan Kedewan dan Lely Setyorini, asal Desa Kunci, Kecamatan Dander. Sebelumnya kedua GTT ini sempat datang ke gedung dewan Senin (23/10/2023) kemarin, namung urung bertemu Sukur Priyanto lantaran sedang berada di luar kota.
Dalam pertemuan itu, Eka Kurnia Wati mengaku menyampaikan permasalahan secara runtut kepada pria yang dijuluki “Singa DPRD” oleh K.H. Alamul Huda Masyhur. Tak hanya itu, segala berkas berisi bukti yang dimiliki oleh perempuan yang menjadi tenaga pendidik sekolah dasar (SD) itu disampaikan pula.
“Tetapi sebelumnya, kami sudah sampaikan bukti-bukti dalam bentuk soft file ke beliau, yang berupa berkas baru tadi, insyaallah info yang kami sampaikan sesuai fakta,” kata Eka kepada SuaraBanyuurip.com usai bertemu Sukur Priyanto di ruang Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Selasa (24/10/2023).
Hasil pertemuan dengan pimpinan DPRD itu juga dirasa oleh rekan seprofesi Eka, Lely Setyorini. Ia mengaku diterima secara baik dan keluhan yang disampaikan mendapat tanggapan melegakan.
“Pak Sukur akan memfasilitasi untuk pertemuan rapat DPRD antara Dinas Pendidikan, BKPP, dan kami guru GTT Bojonegoro yaitu Bu Eka, dan Bu Lely, serta pendamping dari APPA, Bu Hima dan Bu Titis,” terangnya menyambut harapan pemecahan masalah.
Dikonfirmasi terpisah, Sukur Priyanto mengaku masih sedang mengkaji dan menelaah aduan persoalan yang dia terima. Sebab di satu sisi para GTT sudah mengabdikan diri selama lebih dari 3 tahun tidak mendapat afirmasi. Di lain sisi ada pendaftar yang berasal dari mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan diloloskan seleksi adiminstrasi.
“Coba kami telaah dulu, karena ada bukti-bukti kuat yang diajukan. Prinsipnya agar seleksi PPPK ini adil untuk seluruh masyarakat, nanti kami ajak BKPP, Dinas Pendidikan dan terkait lainnya diskusi bareng,” bebernya.
Diwartakan sebelumnya, sejumlah guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, merasa kecewa dengan lolosnya para pendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru yang berasal dari mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan.
Musababnya, mahasiswa PPG prajabatan belum lulus Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PPDikti) dan belum memiliki sertifikat pendidikan (serdik) atau nomor registrasi guru (NRG). Keadaan ini dianggap mengancam peluang para GTT, sehingga mereka meminta agar status lolos seleksi para mahasiswa PPG prajabatan diubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pengumuman seleksi administrasi pasca sanggah.(fin)
