Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Permasalahan sekolah rusak baik sedang maupun berat di Kabupaten Bojonegoro ditengarai belum menunjukkan tanda terselesaikan secara tuntas. Konon keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala.
Untuk itu, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro telah memberikan saran dibentuknya bidang khusus sarana dan prasarana (sarpras) guna menangani persoalan tersebut.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyebutkan telah melakukan rehab 147 sekolah rusak sedang dan berat jenjang sekolah dasar (SD) sepanjang 2023.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Disdik Bojonegoro, Zamroni mengatakan, dari hasil asesmen pihak ketiga pada tahun 2022 didapati sebanyak 227 bangunan sekolah SD mengalami kerusakan sedang dan berat.
Kemudian pada tahun 2023 Disdik Bojonegoro melakukan rehab untuk 147 gedung. Sehingga masih tersisa 80 bangunan rusak yang belum rehab. Sementara anggaran demi perbaikan itu tersedia sekira Rp40 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Jumlah sekolah rusak yang disampaikan itu belum termasuk SDN Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang ambruk pada Rabu (03/01/2024) pagi ini. Sebab baru dilaporkan pada bulan Desember 2023.
“Kami memang ada kendala di lapangan mengatasi permasalahan sekolah rusak, salah satunya adalah keterbatasan SDM,” kata Kabid Dikdas Disdik Bojonegoro, Zamroni dalam wawancara cegat kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (03/01/2024).
Guna mengatasi kendala itu, mantan Kepala SMPN 5 Bojonegoro ini mengaku, telah mengusulkan adanya bidang baru khusus sarpras di lingkup Disdik dan bukan sebagai salah satu seksi di bawah Bidang Dikdas.
Para staf dalam seksi sarpras disebutnya berlatar belakang bukan sarjana teknik, melainkan sarjana pendidikan. Oleh sebab itu pada 2024 diharapkan terbentuk bidang sarpras sehingga dapat melayani lebih maksimal dalam hal dimaksud.
“Jadi Bidang Dikdas bisa lebih fokus mengurusi perihal mutu pendidikan, saat ini usulan pembentukan bidang sarpras tersebut sudah kami presentasikan di Ortala (Organisasi dan Tata Laksana) Pemkab Bojonegoro,” tandas alumni IKIP PGRI Bojonegoro.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Muchlasin Afan menyatakan bahwa permasalahan sekolah rusak belum pernah terselesaikan secara tuntas dalam lima tahun terakhir. Dia membenarkan jika salah satu kendalanya ialah tidak adanya bidang khusus menangani sarpras dalam organisasi disdik.
“Setelah beberapa kali rapat dengan Disdik, kami telah memberikan rekomendasi kepada Eksekutif agar menunjuk kepala bidang khusus sarpras berikut jajaran staf yang kompeten di bidangnya,” tegas Politikus Partai Demokrat ini.
“Ironi buat dunia pendidikan di Bojonegoro, karena APBD sangat tinggi. Harapannya SDN Ngadiluwih yang ambruk segera di tangani dan di rehab. Tidak hanya SDN Ngadiluwih saja, tapi semua lembaga pendidikan yang ada di Bojonegoro harus menjadi perhatian kita bersama. Ini tanggung jawab kita bersama,” imbuh anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto.
Diberitakan sebelumnya, bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kebupaten Bojonegoro, Jawa Timur, ambruk pada Rabu (03/01/2024) sekitar pukul 06.30 WIB. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ambruknya ruang kelas 6 tersebut.
“Awalnya terdengar suara keras seperti orang kecelakaan, brak.! setelah dilihat ternyata ruang kelas 6 ambruk sekitar pukul 06.30 pagi,” kata penjaga sekolahan Nyono, kepada SuaraBanyuurip.com.
Dia menjelaskan, bahwa dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa karena kondisi ruangan sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Desember 2023 lalu. Sebab kondisi bangunan gedung yang berukuran sekira 8×7 meter tersebut sudah rapuh.
Karena kondisi bangunan sudah rapuh, demi keselamatan dalam kegiatan belajar mengajar untuk siswa kelas 5 dan 6 dipindah ke ruang kelas 1 dan 2. Yang ambruk ini ruang kelas 6. Sedangkan ruang kelas 5 kayu dan atapnya juga sudah rapuh jadi bahaya kalau ditempati,” ujarnya.(fin)
