SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur belum mengajukan usulan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 ini. Sebab, kuota PPPK saat ini masih proses pembahasan dan menunggu usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Aan Syahbana mengatakan, saat ini Kabupaten Bojonegoro masih belum mengajukan usulan kuota PPPK ke Kemenpan RB.
“Karena masih proses pembahasan dan menerima usulan dari semua OPD,” katanya, Kamis (18/1/2024).
Dia mengatakan, nantinya kuota yang diusulkan sesuai kebutuhan PPPK di Bojonegoro. Yang pasti masih difokuskan pada formasi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan administrasi.
“Untuk jumlah usulannya masih belum bisa dipastikan, akan tetapi tahun ini kuotanya berkurang dibandingkan dengan 2023 lalu,” katanya kepada suarabanyuurip.com.
Menurutnya, pengajuan usulan PPPK karena mengacu kebutuhan Kabupaten Bojonegoro. Apalagi, kata Aan, sapaan akrabnya, tenaga harian lepas (THL) di Bojonegoro masih 2.650 orang.
“Sehingga ini yang menjadi alasan Pemkab Bojonegoro mengusulkan kuota pada 2024 ini,” katanya.
Dia menambahkan tahun lalu Pemkab Bojonegoro menerima kuota PPPK sebanyak 2.884 dari Kemenpan RB. Rinciannya, formasi 1.894 guru, tenaga kesehatan (nakes) terdapat 768 jumlah formasi, dan formasi PPPK teknis ada 182 formasi.
“Sementara tahun ini masih proses pembahasan perkiraan Februari sudah mengajukan usulan kuota,” katanya.(jk)
