SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Sebanyak empat orang mantan pemimpin daerah yang pernah berkuasa di tingkat kabupaten saling berpacu menuju Senayan di Pemilu tahun ini melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IX Bojonegoro – Tuban.
Ke empat orang yang menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau legislatif itu merupakan mantan bupati dan mantan wakil bupati (wabup).
Empat caleg tersebut yakni mantan Bupati Bojonegoro 2008-2018 Suyoto, mantan Bupati Bojonegoro 2018-2023 Anna Mu’awanah, mantan Bupati Tuban 2001-2011 Haeny Relawati, dan mantan Wabup Blitar 2021-2024 Rahmat Santoso.
Mereka masing-masing diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Empat mantan penguasa ini berjibaku merebut hati para pemilih di Bojonegoro-Tuban untuk menuju gedung parlemen.
Mengacu real count di laman resmi KPU RI sampai Jumat (16/2/2024) pukul 17.30 WIB dan dihitung dalam progres 4.963 TPS dari total 7.968 TPS atau 62,29 persen, hasilnya menunjukkan mantan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan mantan Bupati Tuban Haeny Relawati yang paling signifikan.
Dalam hitungan yang masih berproses itu, Anna Mu’awanah sudah mendapat sebanyak 50.354 suara, Haeny Relawati mendapat sebanyak 64.010 suara, Suyoto mendapat 17.497 suara, sementara Rahmat Santoso mendapat 8.500 suara.
Merujuk hasil sementara itu, Anna Mu’awanah dan Haeny Relawati nampaknya berada di atas angin. Keduanya sudah sangat mungkin dipastikan melaju ke Senayan sebab memiliki perolehan suara yang sudah tebal.
Sementara Suyoto dan Rahmat Santoso terlihat masih kembang kepis. Keduanya masih jauh dari angka yang bisa untuk menyusul perolehan suara Anna Mu’awanah dan Haeny Relawati.
Namun begitu, data yang tersaji di info publik KPU ini bukanlah data resmi. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro Fatkhur Rahman mengatakan, data real count KPU RI yang bisa dilihat di pemilu2024.go.id itu hanyalah sarana pendukung saja.
“Untuk hasil resminya, kita tetap harus menunggu perhitungan manual secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan,” tandasnya.(fin)
