SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, siap mengawal aspirasi para guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto.
Mas Pri, demikian Ahmad Supriyanto karib disapa mengemukakan perihal tersebut setelah pihaknya memfasilitasi pertemuan para GTT dengan pemangku kebijakan terkait di gedung dewan, Rabu (06/03/2024).
“Kami memfasilitasi aspirasi Forum Guru Passing Grade PPPK untuk disampaikan kepada para pemangku kebijakan,” kata Ahmad Supriyanto kepada Suarabanyuurip.com.
Politikus Partai Golkar ini menuturkan, bahwa para GTT menyampaikan hasil pertemuan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) di Jakarta. Yaitu perihal formasi PPPK tahun 2024, jika para pelamar P1, P2, dan P3 di daerah sudah habis maka pelamar P4 (umum) bisa langsung otomatis masuk kuota PPPK tahun 2024.
Namun terkait hal itu keputusannya ada pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Nah hasil pertemuan dari Jakarta itu kami jadwalkan bisa tersampaikan kepada BKPP dan Dinas Pendidikan, tadi langsung dihadiri kepala organisasi masing-masing, Pak Aan Syahbana dan Pak Nur Sudjito,” beber Mas Pri.
Kemudian berdasarkan pada informasi dari Kemendikbud Ristek yang mereka dapatkan para perwakilan GTT passing grade PPPK yang notabene berada dalam kategori P4, dalam audiensi meminta agar bisa masuk di PPPK Guru tanpa tes atau diprioritaskan.
Dalam catatannya, anggota dewan yang kembali mendapat kursi untuk periode jabatan lima tahun kedepan ini mengungkapkan, bahwa Dinas Pendidikan menyampaikan tentang formasi PPPK tahun 2024 jumlahnya 786.
“Data itu selanjutnya dilengkapi oleh BKPP, bahwa dari formasi sejumlah 786 ini yang 285 sudah ada orangnya, sedangkan yang 501 belum ada orangnya. Sehingga BKPP menyebut besar harapannya dari 501 itu bisa mengakomodir teman-teman P4 yang lolos passing grade 2023 tanpa tes,” tuturnya.
Hanya saja, regulasi atau aturan teknisnya mengenai hal yang dikemukakan itu belum turun dari pusat. Kendati, ada langkah yang sudah ditempuh oleh BKPP yaitu berkirim surat kepada Kemenpan RB agar formasi PPPK tahun 2024 dapat mengakomodir para guru yang lolos passing grade tahun 2023.
Para GTT tersebut dikatakan juga bak tak kenal lelah akan menindaklanjuti dengan menemui DPR RI pada komisi yang membidangi pendidikan dan kepegawaian.
“Langkah dukungan kami dari Komisi C DPRD Bojonegoro juga akan mengagendakan ke Kemenpan RB menanyakan terkait formasi PPPK 2024 dan nasib para guru yang lolos passing grade tahun 2023,” tegasnya.
Dihubungi secara terpisah, salah satu perwakilan GTT, Lely Setyorini membenarkan, bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan BKPP dan Dinas Pendidikan menyampaikan hasil pertemuan dari Jakarta sebagimana yang disampaikan oleh Komisi C.
“Kami menyampaikan hasil audiensi kami pada saat di Jakarta, dan Komisi C siap menjembatani kami sebelum tanggal 7 Maret 2024, sebab pengusulan pengajuan formasi PPPK di tutup pada tanggal tersebut, sehingga perlu segera menghubungi pemangku kebijakan di daerah masing-masing,” terang perempuan yang menjadi Guru Tetap Yayasan (GTY) itu.(fin)
