SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melibatkan organisasi perempuan untuk pengawasan partisipatif dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024. Tujuannya untuk menekan potensi pelanggaran.
Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, yang diselenggarakan di salah satu hotel setempat, Rabu (7/8/2024)
Sebanyak 15 organisasi perempuan di Bojonegoro mengikuti acara bertajuk “Peran Perempuan dalam Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024” ini.
Organisasi yang mewadahi kaum hawa itu antara lain Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro, PC Muslimat NU Bojonegoro, PC Fatayat NU Bojonegoro, PD Aisyiah Bojonegoro, PD Nasyiatul Aisyiah Bojonegoro, Kohati HMI Cabang Bojonegoro, Korp PMII Putri (Kopri) Cabang Bojonegoro.
Kemudian, Sarinah DPC GMNI Bojonegoro, IMMAWATI PC Ikatan Muhammadiyah Bojonegoro, Forum Alumni HMI Wati (Forhati) Bojonegoro, IKA Korp PMII Putri (Kopri) Cabang Bojonegoro, Majelis Alumni IPPNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU Bojonegoro, PC IPPNU Bojonegoro, dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bojonegoro.
Narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia, Nuning Rodiyah didaulat memberikan materi dalam perhelatan ini.
Komisioner Bawaslu, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas, Muhammad Muchid menuturkan, bahwa tujuan acara ini adalah melibatkan masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan tahun 2024 secara aktif guna menekan potensi terjadinya pelanggaran.
“Dengan adanya pengawasan partisipatif diharapkan ada kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan masyarakat untuk sama-sama memiliki komitmen tidak melakukan pelanggaran pemilu dan melaksanakan pemilu secara jujur dan adil,” tuturnya.
Disebutkan, masyarakat berhak untuk menyampaikan hasil pengawasan atas pemilihan dan menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran pemilihan.
Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif itu berangkat atas dasar kesukarelaan, kesadaran, dan tanggung jawabnya dalam menghasilkan pemilihan yang bermartabat.
“Dengan adanya peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilihan, diharapkan pelanggaran semakin berkurang,” ujarnya.
Selanjutnya, adanya ruang partisipasi politik masyarakat, kepedulian masyarakat, bermaksud agar proses pemilihan berjalan secara jujur dan adil. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan dikatakan sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi.
Tak hanya itu, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan maka diharapkan pula dapat menghasilkan pemilihan yang demokratis baik dari proses maupun hasilnya.
“Pelibatan masyarakat akan meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil pemilihan, dan akan semakin meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik di negara yang demokratis,” terang Muchid.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro,.Handoko Sosro Hadi Wijoyo menambahkan, bahwa pihaknya berkomitmen akan berkerjasama dengan lintas institusi agar Pilkada serentak 2024 ini dapat terasa riang gembira.
“Hal itu sebagai upaya menciptakan demokrasi yang berkualitas (dan) menjadi usaha kita bersama untuk mewujudkannya,” papar Handoko.
“Keberagaman menjadi kekuatan mewujudkan pilkada yang inklusif, dan berbicara inklusifitas tentunya tidak boleh ada yang tertinggal atau no one left behind,” lanjutnya.
Ia menegaskan, Bawaslu Bojonegoro memastikan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi semua orang.
Kedepan Handoko berharap ada memorandum of understanding (MoU) sebagai wujud mengakomodasi bagi kaum perempuan, sehingga dapat berkontribusi secara penuh agar tercipta Pilkada yang inklusif bagi semua.
“Bawaslu sendiri telah mengakomodir lebih dari 40% SDM perempuan di lembaga ini,” bebernya.
Sementara itu, Ketua KPI Bojonegoro, Nafidatul Himah, selaku lembaga perempuan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap upaya Bawaslu melibatkan semua organisasi perempuan untuk terlibat melakukan pengawasan dalam pemilu.
“Kami sangat menghargai diundang untuk mendapatkan pendidikan politik dalam sosialisasi tadi. Karena sebenarnya perempuan punya andil besar dalam politik baik sebagai penyelesaian, pemilih, dan pengawasan,” ungkap Hima, sapaan akrabnya.(fin)
