SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Sejak rezim Anna Mu’awanah, Desa Kepohkidul hingga kini belum pernah satu kalipun mendapatkan bantuan keuangan khusus desa (BKKD) untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Harapan untuk mendapat pemerataan pembangunan yang berkeadilan bagi Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini rupanya masih jauh dari kenyataan.
Dalam Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/651/KEP/412.013/2024 tentang Penerima BKKD tahun 2024, Desa Kepohkidul masih belum tercantum sebagai penerima BKKD untuk pembangunan jalan. Surat itu ditetapkan pada 29 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Pj Bupati Adriyanto.
Kepala Desa (Kades) Kepohkidul, Samudi mengaku, jalan poros desa ke arah Desa Babad dan sebaliknya kondisinya rusak parah. Tetapi sejak 2019 hingga tahun 2024 ini belum pernah mendapatkan BKKD untuk membangun jalan.
“Sebaliknya Desa Babad tiap tahun dapat BKKD, sedangkan lewatnya ya jalan poros desa kami itu, akibatnya jalan yang sudah rusak menjadi semakin tambah rusak,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (08/08/2024).
Kades bercirikan kepala plontos ini menjelaskan, bahwa kerusakan jalan poros desa sepanjang sekira 1.200 meter itu diperparah oleh sebab adanya kendaraan pengangkut material pembangunan Desa Babad yang melintas. Padahal jalan paving itu hanya mampu menahan tonase seberat 6 ton.
“Maka kondisi jalan itu ambles di sana sini. Menjadi kubangan air ketika musim penghujan, dan berbahaya bagi pengguna jalan,” bebernya.
Namun, penggemar tokoh wayang wisanggeni ini masih menaruh harapan. Meski dana BKKD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 ini belum menyasar Desa Kepohkidul. Ia memahami, pembahasan APBD induk 2024 masih bersama rezim lama.
“Akibat pembangunan yang tidak merata dan tidak adil ini sebetulnya warga kami Kepohkidul yang dirugikan, bukan saya secara pribadi. Oleh karena itu saya berharap kepada Pak PJ Bupati, pada APBD Perubahan 2024 nanti, Kepohkidul bisa mendapat BKKD untuk membangun jalan,” harapnya.
Terpisah, anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Ahmad Supriyanto membenarkan, jika dana BKKD yang disampaikan kepada desa penerima di tahun ini bersumber dari APBD induk 2024.
“Iya, Mas, BKKD 2024 yang ditetapkan bersumber dari APBD induk 2024,” ujarnya.
Sementara itu, disinggung ihwal Desa Kepohkidul yang tak pernah mendapatkan BKKD, Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto tidak memberikan tanggapan sejak Suarabanyuurip.com mengirim pesan Whatsapp pada Senin 5 Juli 2024 hingga berita ini dimuat.
Untuk diketahui, Ahmad Supriyanto adalah salah satu anggota Banggar DPRD yang ngotot memperjuangkan Desa Kepohkidul mendapat BKKD dalam proses penganggaran APBD.
Selain Ahmad Supriyanto, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto kala itu menilai pemberian BKKD terkesan tidak mengedepankan unsur proporsionalitas dan keadilan.
Penilaian Sukur berdasarkan fakta bahwa selama ini ada desa yang sudah tiga tahun berturut-turut mendapatkan BKD. Sebaliknya demikian pula bagi desa yang tidak pernah mendapatkannya secara berturut-turut.(fin)
