SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Realisasi serapan APBD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur hingga Agustus 2024 baru mencapai 29,39 persen. Menanggapi hal tersebut, DPRD Bojonegoro mengaku kecewa karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tidak bisa mengeksekusi program dengan maksimal.
Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto mengatakan, serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 hingga Agustus masih rendah, yakni 29,39 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Pemkab Bojonegoro lambat.
“Tentu di sisa waktu tahun ini Kabupaten Bojonegoro harus melakukan percepatan serapan anggaran. Jika serapan APBD 2024 tak maksimal otomatis akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa),” kata Ahmad Supriyanto kepada Suarabanyuurip.com, Senin (19/8/2024).
Dia mengatakan, serapan yang baru mencapai 29,39 persen atau baru terealisasi Rp 2,4 triliun dari Rp 8,2 triliun APBD 2024 tentu membuat legislatif sangat kecewa. Karena saat ini sudah masuk Agustus serapan APBD masih di bawah 50 persen.
“Ini artinya Pemkab Bojonegoro tidak bisa mengeksekusi program dengan baik,” tandasnya.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim, Dakelan mengatakan, selain melakukan percepatan penyerapan APBD, Pemkab Bojonegoro juga harus melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapannya minim.
“Termasuk memperbaiki perencanaan anggaran, agar hal serupa tak terulang lagi setiap tahun,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Luluk Alifah saat dikonfirmasi Suarabanyuurip.com membenarkan hal tersebut bahwa serapan APBD 2024 baru mencapai 29,39 persen.
“Iya sudah saya bacakan dalam rapat bersama badan anggaran (banggar),” katanya.(jk)
