SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Ratusan desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur tahun ini batal mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Musababnya karena resikonya dinilai terlalu tinggi. Lantaran mendekati penghujung tahun yang tinggal tiga bulan menjelang.
Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengatakan, bahwa BKKD senilai hampir Rp600 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 batal dicairkan.
“Saya yakin para kades disini menunggu BKKD. Namun, setelah saya diskusikan dengan Pak Kajari, akhirnya dibatalkan,” kata Adriyanto dalam wawancara cegat usai kegiatan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa (Kades) dalam Pilkada 2024 di Pendapa Malowopati, Jumat (13/09/2024).
Pejabat pada Kementerian Keuangan ini menjelaskan alasan yang menyebabkan bantuan hibah tersebut dibatalkan. Yakni karena saat ini sudah bulan September, sedangkan pergantian tahun baru hanya kurang 3 bulan.
“Ini sudah bulan September, dan akhir tahun tinggal 3 bulan, sehingga memiliki resiko besar kalau BKKD dicairkan saat ini,” jelasnya.
Pria kelahiran Palembang ini berdalih, bahwa pembatalan itu semata-mata untuk menjaga tata kelola atau penggunaan dari anggaran BKKD. Oleh sebab itu, nantinya setelah tata kelola diperbaiki, BKKD baru akan dicairkan.
“Tolong pemkab di bantu, selain BKKD, anggaran yang lain juga pergunakan secara baik dan sesuai regulasi yang sudah diatur,” tandasnya.
Untuk diketahui, anggaran BKKD tahun 2024 sebesar Rp564 miliar. Dana hibah ini rencanannya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa, antara lain untuk membangun jalan rigid beton dan aspal, balai desa, dan pasar desa. Selain itu juga untuk permodalan BUMDes, honor Linmas, dan RT/RW.(fin)
