SuaraBanyuurip.com – Hari Desa Nasional yang diperingati setiap 15 Januari, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Kabupaten penghasil migas ini terus mempercepat pemerataan pembangunan desa untuk memperluas konektivitas wilayah dan menggerakkan perekonomian.
Komitmen Pemkab Bojonegoro tersebut diwujudkan melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Pada 2025, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 651 miliar untuk 372 desa yang tersebar di 28 kecamatan.
Alokasi BKKD 2025 telah digunakan untuk membangun infrastruktur di pedesaan. Mulai dari jalan, jembatan hingga tembok pembatas tanah (TPT).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan, menyampaikan, semula BKKD menyasar 374 desa yang dianggarkan sekitar Rp651 miliar.
“Namun dua di antaranya gagal melakukan serapan anggaran. Yakni Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem dan Desa/Kecamatan Kasiman karena ada permasalahan,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (15/1/2026).
Sehingga terdapat 372 desa di Bojonegoro merealisasikan BKKD pada tahun 2025 kemarin. Namun, lanjut dia, pembangunan di desa masih belum selesai dan berlanjut di 2026 ini.
“Karena itu kami belum bisa memberikan data pasti terkait realisasi atau update pembangunan. Misalnya jumlah jembatan atau panjang jalan yang telah selesai dibangun,” jelas Ivan.
Namun secara rinci pihaknya memiliki jumlah desa yang menerima BKKD 2025. Seperti sebanyak 87 desa menerima BKKD jalan aspal, jalan cor rigid 247 desa, pembangunan jembatan 33 desa, dan pembangunan TPT atau bronjong sebanyak tujuh desa.
“Data ini berbeda dengan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Bojonegoro, karena ini khusus kebinamargaan. Kalau BPKAD mencakup keseluruhan,” jelas Ivan sapaan akrabnya.
Dia berharap, program BKKD ini bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan ekonomi karena adanya pembangunan infrastruktur.
“Tentu desa yang mendapat BKKD bisa mengelola dan melaksanakan dengan baik, agar pembangunan bisa bermanfaat dan dirasakan masyarakat,” terangnya.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menegaskan, tujuan program BKKD 2025 untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Diantaranya perbaikan jalan desa, dan membangun jembatan vital untuk menghubungkan desa.
“Juga meningkatan ekonomi. Dengan akses jalan yang baik tentu akan mempermudah transportasi dan mendorong ekonomi warga,” tandasnya.
Warga Rasakan Manfaatnya
Program BKKD 2025 yang diberikan Pemkab Bojonegoro telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan. Selain mempercepat pembangunan di tingkat desa, juga memperlancar aktivitas masyarakat.
Kepala Desa Katur, Kecamatan Gayam, Sukono, mengatakan, BKKD di desanya telah digunakan untuk membangun jalan aspal sepanjang 700 meter dengan lebar 3,20 meter. Lokasinya di Dusun Ngaglik hingga Kapol. Pengerjaan telah rampung.
“Kami sangat senang dan mendukung adanya program BKKD ini karena sangat membantu pembangunan infrastruktur desa,” kata Sukono kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (14/01/2026).
Menurutnya, keberadaan jalan yang layak berdampak langsung terhadap aktivitas dan perekonomian warga. Akses menuju pasar, sawah, serta distribusi hasil panen kini menjadi lebih lancar.
“Dengan jalan yang bagus, mobilitas warga meningkat dan perekonomian masyarakat juga ikut terdongkrak,” jelasnya.
Sukono berharap program BKKD dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, keterbatasan anggaran desa saat ini cukup memengaruhi kemampuan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Desa Bonorejo, Kecamatan Gayam, Rachmat Aksan menyampaikan, program BKKD di desanya telah digunakan untuk membangun jalan rigit beton sepanjang 276,6 meter dengan lebar 4 meter. Jalan tersebut menghubungkan Desa Bonorejo menuju Desa Pojok, Kecamatan Purwosari.
Menurut Aksan, pembangunan jalan tersebut dipilih karena merupakan jalur pintas bagi warga, khususnya anak-anak sekolah. Jalur ini mempersingkat jarak tempuh ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Purwosari menjadi kurang dari satu kilometer.
“Sekarang anak-anak harus memutar lagi sejauh sekitar tujuh kilometer, karena jembatan penghubung ambrol diterjang banjir beberapa bulan lalu dan belum dibangun kembali,” pungkasnya.
Kepala Desa Sukowati, Kecamatan Kapas Amik Rohadi menyampaikan, telah melakukan pembangunan jalan aspal menggunakan anggaran bantuan keuangan khusus desa (BKKD) sebesar Rp 930,4 juta dengan panjang 490 meter dan lebarnya 4 meter.
Amik menilai, pembangunan infrastruktur ini bisa berdampak langsung bagi masyarakat desa. Terutama dapat memberikan kenyamanan dan konektivitas warga.
“Terutama mempermudah akses usaha tani warga Sukowati,” ungkapnya.(jk/sam)
