SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro 2024 masih minim. Hingga September kemarin serapan baru terealisasi Rp 2,9 triliun dari total APBD Bojonegoro sebesar Rp 8,2 triliun.
“Per 26 September kemarin serapan APBD masih di angka 36,03 persen,” kata Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Luluk Alifah, kepada Suarabanyuurip.com, Selasa (01/10/2024).
Dia mengatakan, rendahnya serapan ini karena belanja daerah realisasinya masih minim. Misalnya belanja operasi baru terealisasi 43,09 persen, atau dari total anggaran Rp 4,4 triliun realisasinya baru Rp 1,9 triliun. Sedangkan untuk belanja modal total anggaran Rp 2,2 triliun realisasinya Rp 324 miliar atau baru 14,47 persen.
Untuk belanja operasi yang serapannya minim adalah belanja subsidi yakni dari total anggaran Rp 2 miliar belum terealisasi. Sementara untuk belanja modal yang realisasinya masih minim yakni belanja modal tanah, yakni total anggaran Rp 180 miliar terealisasi Rp 6,4 miliar atau 3,57 persen.
“Realisasi atau serapan APBD 2024 ini akan terus update karena saat ini sudah memasuki bulan Oktober dan masih memiliki sisa November dan Desember,” tandasnya.
Sementara anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan, minimnya serapan APBD menunjukkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Bojonegoro kurang maksimal. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro harus melakukan evaluasi setiap OPD terutama yang serapannya masih rendah.
“Apalagi saat ini tinggal dua bulan lagi memasuki akhir tahun. Karena itu belanja harus digenjot agar tidak menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa),” tegas Lasuri.(jk)
