Suarabanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro -Besaran sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2022 menembus Rp 3,2 triliun. Besaran Silpa ini mematik Koordinator Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (FITRA) Jatim Dakelan angkat bicara. Menurut dia perlu adanya perbaikan manajemen anggaran di Pemerintahan Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim).
“Termasuk percepatan realisasi penyerapan anggaran di pertengahan semester. Hal tersebut, mengantisipasi anggaran yang tidak terserap menjadi silpa,” katanya, Rabu (12/7/2023) kemarin.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro juga harus mengevaluasi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapannya rendah. Minimal, kata dia, di pertengahan tahun sudah mencapai 50 persen.
“Jika ada OPD serapan anggarannya rendah harus segera dievaluasi,” kata Cak Dakelan sapaan akrabnya.
Dia mengatakan, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah harus mengambil langkah strategis untuk mengevaluasi di segala sektor. Apalagi banyak proyek strategis anggarannya belum terserap, misalnya Bendung Gerak Karangnongko.
“Proyek strategis nasional (PSN) Bendung Gerak Karangnongko harus menjadi atensi agar anggaran tidak menumpuk di akhir tahun,” tandasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar Ahmad Supriyanto mengatakan, besaran silpa Kabupaten Bojonegoro Rp 3,2 triliun di luar prediksi karena angkanya cukup tinggi.
“Banyak penyebab besaran SILPA masih tinggi, salah satunya pelampauan pendapatan Rp 1,5 miliar tidak terserap,” kata Mas Pri sapaan akrabnya.
Dia mengatakan, silpa APBD 2022 merupakan yang tertinggi sejak dua tahun terakhir. Bahkan Silpa tahun 2022 tersebut setara dengan APBD 2023 Kabupaten Tuban mencapai Rp 3,259 triliun.(jk)