SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur sudah mencapai 73,32 persen atau Rp 3,9 triliun dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 5,4 triliun. Rata-rata pendapatan daerah penghasil minyak dan gas bumi (Migas) tersebut sebagian besar dari transfer pemerintah pusat yang sudah terealisasi Rp 3,3 triliun.
Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Luluk Alifah mengatakan, untuk pendapatan asli daerah (PAD) saat ini sudah terealisasi Rp 631 miliar dari target pendapatan Rp 950 miliar.
“PAD itu bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Namun, untuk pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro rata-rata bersumber dari transfer pemerintah pusat,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (2/10/2024).
Dia mengatakan sebagian besar pendapatan Daerah Bojonegoro dari transfer pemerintah pusat. Yakni total realisasinya mencapai Rp 3,3 triliun dari target Rp 4,4 triliun. Terdiri dari pendapatan transfer perimbangan, transfer dana bagi hasil (DBH), transfer dana alokasi umum (DAU), transfer dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik, dana desa dan lainnya.
Sementara untuk total keseluruhan pendapatan daerah Bojonegoro sudah mencapai 73,32 persen atau Rp 3,9 triliun dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 5,4 triliun.
“Data pendapatan daerah ini dari Januari hingga 26 September 2024, dan datanya dinamis,” ujar Luluk sapaan akrabnya.
Terpisah anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan, realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 73,32 persen, namun persentase tersebut dibandingkan dengan serapan yang baru mencapai 36,03 persen tentu masih jauh.
“Saya kira serapan anggaran APBD 2024 harus segera dipercepat agar tidak menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Sebab, silpa tahun 2023 lalu mencapai Rp 2,8 triliun dan masih terlalu tinggi karena banyak anggaran belum terserap,” katanya.(jk)
