SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Hingga saat ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur masih tergantung pada dana transfer migas. Tanpa dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) APBD Bojonegoro dari pendapatan asli daerah (PAD) tak menyentuh angka Rp 1 triliun.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan, tanpa transfer dari pemerintah pusat, terutama DBH Migas akan berimbas pada anjloknya pendapatan APBD Bojonegoro. Karena PAD Bojonegoro belum menyentuh angka Rp 1 triliun.
“Otomatis Kabupaten Bojonegoro akan mengurangi belanja secara besar-besaran, apabila APBD Bojonegoro tak dibantu dari pemerintah pusat. Tentu imbasnya akan sangat terasa,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Minggu (6/10/2024).
Dia mengatakan, belanja yang menelan anggaran besar pasti akan dikurangi, karena APBD Bojonegoro minim. Selain itu pembangunan infrastruktur juga akan terdampak.
“Melihat kondisi itu, Kabupaten Bojonegoro harus merencanakan program jangka panjang jika nantinya sumber daya alam (SDA) migas ini habis. Dan Bojonegoro jangan hanya tergantung pada migas, harus mencari sumber pendapatan lain, seperti mendatangkan investor,” ujarnya.
Lasuri menjelaskan, transfer dari pemerintah pusat terbesar dari sektor DBH Migas. Pada 2023 lalu DBH Migas melampaui target Rp 1,7 triliun. Kemudian pada 2024 ditarget Rp 1,8 triliun dengan realisasi Rp 808 miliar hingga triwulan kedua.
“Jadi bisa dibayangkan jika Bojonegoro tanpa migas, banyak belanja yang akan dikurangi,” tandasnya.
Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Luluk Alifah mengatakan, untuk PAD saat ini sudah terealisasi Rp 631 miliar dari target pendapatan Rp 950 miliar.
“PAD Bojonegoro bersumber dari beberapa sektor,” katanya.
Diantaranya, lanjut Luluk, per 26 September 2024 PAD dari pajak daerah sudah terealisasi Rp 119 miliar, retribusi daerah terealisasi Rp 24 miliar, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah yang dipisahkan Rp 157 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 331 miliar untuk realisasinya.
“Namun, untuk pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro rata-rata bersumber dari transfer pemerintah pusat,” katanya.(jk)