SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Ahmad Supriyanto menilai alasan Pj Sekda Djoko Lukito yang menyebut server SIPD lemot menjadi salah satu kendala yang turut jadi sebab serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) rendah sebagai alasan yang tidak logis.
“Alasan yang sangat lucu, tidak masuk akal kalau server lemot jadi alasan serapan rendah. Itu bentuk pertanggungjawaban yang sangat tidak logis dengan menyalahkan server jadi kambing hitam,” kata Ahmad Supriyanto kepada Suarabanyuurip.com, Selasa (15/10/2024).
Politikus muda Partai Golkar ini berpendapat, jikalau server lemot yang dijadikan alasan kendala semestinya seluruh kabupaten/kota mengalami hal serupa. Sedangkan menilik kasus ini menurutnya hanya Bojonegoro saja.
Mas Pri, sapaan akrabnya, meminta sebaiknya Sekda mengakui saja perlu evaluasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan tidak menyalahkan pihak ketiga. Serapan rendah dilihatnya merupakan pekerjaan rumah (PR) buat Pj Sekda yang baru sebagai ketua TAPD yang mempunyai tugas salah satunya adalah mengorkestrasi (mengatur) seluruh OPD.
“Terkait sistem dan aplikasi, saya masih ingat betul, pada saat Pemkab Bojonegoro melakukan hibah ke Kabupaten Sumedang,” bebernya.
Salah satu dasar pemberian hibah ketika itu adalah, Sumedang memiliki pelayanan administrasi berbasis aplikasi yang terbaik se Indonesia. Dengan harapan bahwa Bojonegoro bisa mengadopsi sistem itu.
“Sehingga soal sistem dan aplikasi, itu apa yang kita dapat dari Kabupaten Sumedang?,” ungkapnya mempertanyakan.
Maka, terkait hal itu, Mas Pri menagih janji pemkab, karena pada tahun 2022 saat itu pihaknya secara lembaga telah menyepakati pemberian hibah ke Sumedang, salah satunya untuk mendapat penguatan.
“Nah apakah hibah ke Sumedang itu memberikan manfaat yang terkorelasi kepada sistem di SIPD itu ataukah tidak? Atau hanya untuk program tertentu saja. Karena aplikasi dari Sumedang itu kabarnya diakui secara nasional lo? Apa tidak bisa untuk menunjang SIPD?,” tegasnya.
Diwartakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito menyebutkan server Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIP) yang sangat lemot menjadi kendala dalam perencanaan dan pencairan anggaran. Sehingga berdampak salah satunya pada serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang masih rendah.
“Serapan APBD Bojonegoro per hari ini masih kurang dari 40 persen,” kata Djoko Lukito dalam wawancara cegat di depan gedung putih kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (11/10/2024).
Sejumlah kendala ditengarai menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran dari total APBD 2024 sebesar Rp8,2 triliun tersebut. Kendala untuk saat ini, salah satunya disebabkan karena server Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan untuk pencairan dana dia katakan sangat lemot.
“Kita mau mencairkan itu terkendala server SIPD yang lemot, bahkan sangat lemot, itu bikin pencairan kan jadi lama,” ujarnya.(fin)
