SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Pasca gagalnya debat publik pertama antara calon wakil bupati (cawabup), DPRD Bojonegoro tuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak tegas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Ada dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro yang melontarkan tudingan tak tegas kepada penyelenggara pilkada setempat. Yaitu Choirul Anam dari Komisi A dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sukur Priyanto.
Ini karena keduanya mendengar kabar bahwa debat publik kedua urung dihelat pasca gagalnya debat publik pertama. Padahal Komisi A sebelumnya telah memanggil KPU Bojonegoro, dan berjanji akan melaksanakan debat publik kedua sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Atas kabar adanya penundaan debat itu, Choirul Anam, mengaku kaget. Ia mengetahui hal itu dari pemberitaan di media massa terkait. Maka kemudian ia menganggap, KPU Bojonegoro tidak memiliki ketegasan dan tidak berani mengambil sikap.
“Ya kalau memang tidak sanggup mengemban sebagai pelaksana Pilkada mending mundur saja, masih banyak kok warga Bojonegoro yang sanggup menjadi Komisioner KPU Bojonegoro,” tegas Choirul Anam kepada Suarabanyuurip.com, Sabtu (02/11/2024).
Irul, sapaan karib anggota dewan periode ke tiga keterpilihannya ini berpendapat, bahwa batalnya debat publik yang kedua ini sangat merugikan warga Bojonegoro, karena kurang mengetahui secara detai Visi dan Misi maupun program yang akan diusung kedua calon.
“Dalam waktu dekat akan kita (kami akan panggil (KPU) lagi,” ungkapnya.
Senada, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sukur Priyanto, pun menilai KPU Bojonegoro sama sekali tidak memiliki ketegasan terutama dalam soal penyelenggaran debat publik sejak kekacauan debat pertama.

Untuk itu ia meminta KPU bertindak tegas dalam pelaksanaan debat dan pelaksanaan Pilkada Bojonegoro secara umum. Khususnya untuk fasilitas debat publik, politikus kawakan ini meminta KPU menggunakan siaran televisi level nasional. Karena memiliki anggaran yang besar bersumber dari APBD.
“Format debat dan waktunya ini juga harus jelas dan tegas, KPU Bojonegoro jangan bikin malu,” ujar anggota DPRD periode ke lima ini.
Dikonfrontir secara terpisah, Ketua KPU Bojonegoro, Robby Adi Perwira mengaku, sedang mempersiapkan segala sesuatu tentang pelaksanaan Pilkada dengan baik. Baik itu kesiapan logistik dan kesiapan-kesiapan yang lain.
“Terutama debat publik yang kami persiapkan dengan hati-hati, dengan mengevaluasi, mengkaji, dan mempertimbangkan banyak hal yang salah satunya adalah terselenggara dengan lancar dan kondusif secara kamtibmas,” katanya.
“Kami mohon doanya kepada masyarakat Bojonegoro agar KPU Bojonegoro bisa menyelesaikan tahapan-tahapan pilkada serentak ini dengan baik,” ucapnya.(fin)